Menanti Kebijakan Strategis Perumahan

 

Menanti Kebijakan Strategis Perumahan

*Erlangga Satriagung                                 

Pucuk pimpinan nasional mendatang mengemban tugas berat. Bukan hanya menyelesaikan urusan sandang dan pangan, tapi juga papan. Sektor perumahan ini sepantasnya mendapat perhatian serius sebagai upaya menyejahterakan masyarakat.

Kebijakan strategis sektor perumahan sangat dibutuhkan. Hal ini sangat terkait dengan upaya mengatasi kebutuhan rumah dari masyarakat yang terus meningkat setiap tahun. Salah satunya, upaya mengatasi backlog (penundaan pembangunan rumah). Saban tahun backlog terus naik. Sudah selayaknya pemerintah menerbitkan kebijakan atau aturan yang mendorong kemudahan dalam merealisasikan pembangunan rumah.

Sementara, tingginya tingkat suku bunga pinjaman dan aturan pembatasan uang muka pembelian rumah, menjadi beberapa faktor yang mengakibatkan realisasi pembangunan rumah terhambat. Hingga akhir tahun ini, sesuai data REI, angka backlog rumah secara nasional mencapai sekitar 15 juta unit. Kebutuhan perumahan dari masyarakat, terutama tipe rumah sejahtera tapak (RST), secara nasional sekitar 700 ribu unit per tahun. Sedangkan pengembang yang tergabung dalam anggota REI hanya mampu memenuhi sekitar 250-300 ribu unit per tahun

Lambatnya penyerapan itu juga disebabkan dua hal. Pertama, kebutuhan properti oleh pemerintah dipandang sebagai jenis usaha saja. Tidak dipandang sebagai sektor strategis. Padahal properti sangat terkait dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) jangka panjang dan pembangunan ekonomi nasional.

Kedua, banyak kebijakan pemerintah sangat sektoral. Seperti dalam program RST. Seharusnya pemerintah tak cuma menyerahkan kepada satu departemen atau kementerian saja. Kebijakan properti tak boleh ditetapkan satu sektor, harus pemerintah yang memutuskan.

Hingga sekarang, masih banyak kebijakan pemerintah yang ujungnya malah mereduksi transaksi dari sektor perumahan. Seperti kebijakan uang muka 30 persen untuk rumah bersubsidi. Seharusnya BI dan pemerintah bisa lebih jeli dalam melihat masalah ini. Kalau MBR harus membayar uang muka 30 persen, ini agak kontrakdiktif dengan program pemerintah lain yang berptensi meningkatkan transaksi ekonomi masyarat. Harusnya, pemerintah beroristasi meringankan konsumen MBR. Kalau hanya dibebani hanya 5 persen, kemudian yang 25 persen bisa untuk memutar roda ekonomi untuk usaha, hal itu akan sangat menolong MBR.

Yang memprihatinkan lagi, sekarang mencuat polemik kebijakan antara Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan Keuangan (Kemenkeu) terkait penghapusan PPN untuk rumah bersubsidi. Perbedaan itu membuat masyarakat bingung ketika akan membeli rumah. Karena kini ada dua aturan yang berbeda.

Dalam program RST yang diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini, pemerintah terlihat setengah hati melaksanakannya. Itu sebabnya, sampai sekarang program RST berjalan melambat. Pemerintah terlalu berhitung secara naif dalam membantu masyarakat kecil.

Padahal, tak seharusnya pemerintah berhitung berapa pajak yang diperoleh dari rumah bersubsidi, tapi berapa besar dari multiplier effect di sektor properti. Dimana, sektir properti mendorong serangkaian aktivitas sektor ekonomi lain. Ini tak lepas dari  kegiatan ekonomi baik dalam bidang jasa maupun barang yang akan selalu butuh produk properti sebagai salah satu faktor produksi.

Geliat properti imbasnya sangat besar. Ada 174 jenis usaha yang ikut gerbong naik turunnya properti. Mulai bahan alam sampai pabrikan. Pun dengan kebutuhan customer good.  Dengan 174 jenis usaha tersebut, dimana setiap jenis usaha dikenakan pajak, penghasilan pemerintah lebih besar sebagai pengganti dari pajak yang dikenakan untuk rumah bersubsidi. (*)

*Wakil Ketua DPP Real Estate Indonesia (REI)