MEA, Ini yang Diantisipasi Pelaku Industri Pelayaran

MEA, Ini yang Diantisipasi Pelaku Industri Pelayaran
foto: arya wiraraja/enciety.co

Para pelaku industri pelayaran nasional tidak kelewat khawatir dengan persaingan ekonomi global di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Mereka yakin MEA tidak berdampak pada bisnis industri pelayaran yang melayani pelayaran antarpulau dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan Stenvens H Lesawengen, Ketua Asosiasi perusahaan pelayaran Indonesia National Shipowners Association (INSA) Surabaya, kepada enciety.co.

“Kami sebagai pelaku industri pelayaran, telah terbiasa menghadapi persaingan ekonomi baik di dalam dan di luar negeri,” papar dia.

Memang, MEA mendatangkan berbagai macam perusahaan asing untuk dapat membangun usahanya di Indonesia. Di antaranya perusahaan pelayaran asing. Namun, kata dia, dunia industri pelayaran kita saat telah di lindungi oleh asas cabotage.

Di dalam asas cabotage, kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

“Dunia industri pelayaran kita saat ini telah dibentengi oleh asas tersebut. Jadi, kapal berbendera asing tidak boleh melakukan aktivitas pelayaran dalam negeri. Mereka hanya diperbolehkan melakukan aktivitas pelayaran yang berhubungan dengan luar negeri saja,” ulas Stenvens.

Dia lalu menyebut Pasal 8 ayat 1 UU 17 Tahun 2008. Yang mengatur penggunaan kapal berbendera Indonesia oleh perusahaan angkutan laut nasional dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan asas cabotage. Hal tersebut sangat berguna untuk melindungi kedaulatan negara dan mendukung perwujudan wawasan nusantara serta memberikan kesempatan berusaha seluas-luasnya bagi perusahaan angkutan laut nasional.

Asas cabotage juga tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional. “Dalam peraturan tersebut juga mengatur tentang tenaga kerja asing yang tidak diperbolehkan untuk bekerja di kapal berbendera Indonesia,” jelas Stenvens.

“Dalam peraturan tersebut, tenaga kerja asing sangat dibatasi untuk dapat bekerja di kapal cargo Indonesia. Mereka diperbolehkan untuk bekerja dengan jabatan-jabatan tertentu, di antaranya sebagai kapten kapal dan kepala kamar mesin (KKM) Kapal,” imbuh dia.

Menurut Stenvens, saat ini infrastruktur kepelabuhanan terutama di luar Pulau Jawa masih sangat jelek. Hal inilah yang menjadi celah bagi para pengusaha asing untuk dapat masuk dalam industri bisnis pelayaran nasional. Karena sesuai peraturan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang kenavigasian, pihak swasta dapat membangun pelabuhan di daerah.

“Yang kami takutkan ke depan adalah para pengusaha asing dapat masuk melakukan kerja sama dan masuk lewat pengusaha lokal membuat pelabuhan swasta. Jika hal tersebut dilakukan, kita kecolongan dan bisa-bisa kita kalah dalam kompetisi ekonomi global nantinya,” terang dia.

Ia memprediksi, para pengusaha asing akan berfikir sepuluh kali untuk berinvestasi infrastruktur di luar kepelabuhanan. “Karena terkait industri bisnis pelayaran Indonesia saat ini celah yang paling terlihat adalah dari segi infrastruktur,” papar dia.

Stenvens menambahkan, yang harus dicermati adalah arus bebas barang yang dibawa oleh MEA. “Saat ini, kurang lebih ada 10 ribu komoditi yang dapat masuk secara bebas tanpa biaya ke dalam Indonesia, dan produsen atau importir komoditi tersebut paling banyak dari China. Jika kita tidak dapat meningkatkan mutu kualitas dan kuantitas produksi dalam negeri, kedepan kita akan kalah bersaing dengan para pelaku ekonomi dari luar negeri,” tandas dia. (wh)