MEA 2015, Dunia Usaha Jatim Optimistis Bisa Bersaing

 

MEA 2015, Dunia Usaha Jatim Optimistis Bisa Bersaing

Menghadapi pasar bebas di negara-negara Asia Tenggara atau Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) 2015, dunia usaha di Jatim dipastikan sudah siap. Meskipun dari hasil riset, masih ada yang kurang, namun dalam rekomendasi yang sudah diimplementasikan, optimistis berhasil membuat dunia usaha Jatim mampu bersaing.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jatim Priyo Darmawan saat membuka simposium riset ekonomi IV bertema “Perubahan Pengelolaan Kelembagaan Dunia Usaha di Era Kepemimpinan Nasional Baru dan Masyarakat Ekonomi Asean 2015” di Kampus II STIE Perbanas, Kamis (28/8).

“Saat ini kami tidak hanya melakukan penelitian saja. Tapi sudah mengarah ke rekomendasi yang harus dilakukan atau diimplementasikan. Selain MEA sudah dekat, dunia usaha juga sudah harus siap,” kata Priyo.

Pihak Balitbang Jatim juga sudah berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), perbankan, dan terkait lainnya. Termasuk Pariwisata dan Industri terkait, untuk implementasikan hasil riset yang sudah tidak lagi sekadar kebijakan. Salah satunya dengan rekomendasi pembangunan smelter atau pusat pengolahan bahan tambang yang berpotensi bisa dibangun di Jatim.

Rekomendasi untuk implementasi peningkatan kesiapan dunia usaha menghadapi MEA 2015, juga sudah disampaikan Balitbang Jatim. Yaitu peningkatan sistem pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, penggunakan teknologi informasi, permodalan, standarisasi roduk, sistim manajemen mutu, inovasi, dan pemasaran.

Eko Purwanto, Ketua Harian Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur, menyebutkan, ESEI memiliki banyak profesional, baik di akademis maupun di industri, yang bisa menjadi jembatan dalam implementasi antara hasil riset, kebijakan atau regulasi, dengan kondisi di lapangan.

“Salah satunya di dunia usaha di Jatim ini, riset kami tentang pertumbuhan dan kondisi yang dialami usaha kecil menengah. Terutama dalam akses di Perbankan,” jelas Eko.

UKM di Jatim masih banyak yang melakukan pengembangan usaha dengan modal yang didapat dari pengijon atau rentenir. Sehingga modal dan keuntungan untuk mengembangkan usahanya sulit. Sementara untuk ditingkat perbankan, masih banyak yang terkendala persyaratan yang memang sudah menjadi regulasi negara.

“Kami sebagai jembatan, tetap memberikan masukan dan jalan antara keduanya, apakah yang diperlukan dan bagaimana baiknya,” tandas Eko. (wh)