Masa Transisi New Normal, Perbankan Jatim Mulai Layani Masyarakat

Masa Transisi New Normal, Perbankan Jatim Mulai Layani Masyarakat

Bambang Mukti Riyadi.foto"humas ojk

Pinjaman di Jatim mulai melayani masyarakat. Ini setelah masa transisi berakhirnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau Normal Baru di Jawa Timur,

Pada acara silaturahmi forum halal bil halal 1441 H Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) secara virtual, Kepala OJK Kantor Wilayah Jatim, Bambang Mukti Riyadi, menerbitkan bank umum di Jawa Timur yang menawarkan perbankan nasional, berkinerja baik dan dapat digunakan untuk keperluan transaksional masyarakat luas.

“Perbankan Normal Baru di Jatim sudah kembali melayani masyarakat, tetapi tetap dengan disiplin protokol kesehatan,” katanya dalam siaran pers OJK KR Jatim, Sabtu (13/6/20).

Ia menjelaskan, berdasarkan data pengawasan posisi April 2020, rasio kecukupan modal (CAR) bank yang berkantor pusat di Jatim sebesar 23,24%, dengan likuiditas yang sesuai antara lain pada rasio Aktiva Lancar / Dana Pihak Ketiga (AL / DPK) sebesar 25,03% yang jauh di atas ambang batas.

Hal tersebut, imbuh Bambang, menunjukkan bahwa bank memiliki ruang yang cukup untuk melakukan ekspansi kredit atau pembiayaan untuk bank syariah, guna mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pada periode baru normal sejak pandemi Covid-19.

Bambang juga menyikapi perkembangan terkini terkait pemberitaan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan pengawasan OJK periode 2019 di Industri Jasa Keuangan, terkait 7 bank umum yang berkantor pusat di Jakarta.

Terkait yang disampaikan ketua BPK, OJK telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi temuan dan BPK yang mengapresiasi tindakan pengawasan OJK telah dilakukan secara lengkap dan didukung mengawal meningkatkan kinerja perbankan nasional, sesuai dengan prinsip pengawasan yang didukung secara menyeluruh.

“Untuk itu, anggota BMPD mempersiapkan agar dalam menjalankan kegiatan operasional dan pemasaran produk bank, senantiasa mengutamakan etika profesionalitas bankir,” tegas Bambang.

Dirinya menambahkan, pimpinan bank dan seluruh jajaran, wajib menjunjung tinggi integritas dan menjauhkan diri dari kebijakan tipuan karena menentang pelakunya akan berhadapan dengan UU ITE dan aparat penegak hukum.

“Masing-masing bank menerima persaingan positif dengan peningkatan efisiensi, sehingga masyarakat luas terlayani dengan lebih baik,” tandasnya. (wh)