Malu-Malu, PSK dan Mucikari Dolly Antre Ambil Uang Bantuan Modal

 

Malu-Malu, PSK dan Mucikari Dolly Antre Ambil Uang Bantuan Modal

Pasca deklarasi penutupan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara, Dolly dan Jarak, pemerintah kota Surabaya langsung bergerak menyalurkan uang bantuan stimulan kepada Pekerja Seks Komersial (PSK) dan muncikari. Terhitung sejak 19 Juni hingga 23 Juni 2014, 1.449 orang PSK dan 311 muncikari terdaftar dipersilakan mengambil uang bantuan modal di Koramil Sawahan, Kelurahan Putat Jaya.

Pantauan enciety.co, sejak pagi sedikit demi sedikit mereka datang. Begitu memasuki halaman Koramil, sebagian besar memilih mengenakan penutup kepala dan memakai masker agar tak terekspos media.

“Hari ini dibuka mulai pukul 09.00 pagi sampai jam 3 sore. Sampai ditutup, yang mengambil 23 orang,” ujar Lilik Sri Utami, Kasubag Penanggulangan Bencana Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Markas Koramil Sawahan, Kamis (19/6/2014).

Dari 311 orang, hanya 23 mucikari yang mayoritas dari kawasan Jarak mengambil dana stimulan sebesar Rp 5 juta secara tunai dari Pemprov Jatim. Sedangkan sampai jam pelayanan ditutup, hanya 55 PSK yang mengambil uang bantuan yang diberikan Kementerian Sosial. Uang tersebut disalurkan melalui akun rekening Bank Jatim yang dibuat langsung di Koramil. Besarnya Rp 5.050.000 per orang.

Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Surabaya Dedi Sosialisto mengungkapkan, pihaknya telah menjadwalkan secara rapi selama 5 hari hingga 23 Juni 2014. “Untuk 19 Juni 2014 untuk RW 3 dan RW 6. Tanggal 20 Juni untuk RW 10. 21 Juni untuk RW 11. 22 Juni untuk RW 12 dan 23 Juni 2014 untuk bagi yang tidak dapat mengambil pada jadwal yang sudah ditentukan,” ujarnya.

Meski begitu, Dinsos mempersilakan para PSK dan muncikari mengambilnya di luar jadwal. “Kalau berjubel akan kita atur lagi sesuai rencana,” tandasnya.

Dedi menambahkan, pihaknya telah bekerja sama dengan Birokesra provinsi Jatim guna berbagi data penghuni Dolly tersebut dengan 22 kabupaten/kota se-Jatim. Tujuannya agar ketika PSK dan muncikari kembali ke daerah asal, mereka mendapatkan pembinaan lebih lanjut.

“Sudah ada nama-namanya di data yang kami himpun. Kabupaten/kota masing-masing bisa pro aktif cari nama-nama itu. Mudah-mudahan yang kembali segera dibina oleh daerahnya,” paparnya.

Dedi mengakui, untuk alih profesi dan pelatihan keterampilan hanya diberikan kepada warga Surabaya. “Prioritas bu Wali Kota memang untuk warga Surabaya, bukan warga luar. Untuk warga terdampak bisa menghubungi Bapemas,” pungkasnya. (wh)