Mahfud MD: Pemilu 2014 Bukan Transaksi Jabatan

Mahfud MD: Pemilu 2014 Bukan Transaksi Jabatan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Muhammad Mahfud Mahmodin menegaskan, seluruh pihak harus memaknai pemilu legislatif maupun pemilu presiden sebagai proses demokratisasi, bukan sebagai ajang transaksi jabatan.

Karenanya, pria yang akrab disapa Mahfud MD ini menuturkan, rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 harus menjadi momentum untuk meluruskan arah reformasi di Indonesia.

“Kita semua harus bisa menyadarkan masyarakat, bahwa keputusan dan praktik politik yang keliru dan menyimpang bermula dari dipilihnya calon anggota legislatif yang tidak benar, tidak berkualitas,” kata Mahfud MD, seusai seminar nasional ‘Meluruskan Jalannya Reformasi’, di Bandung, Minggu (22/12/2013).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menjelaskan, agenda reformasi politik maupun sosial saat ini cenderung menjauh dari tujuan bernegara yang berdasarkan konstitusi, yakni menyejahterakan rakyat.

Karena itu, sambung Mahfud, masyarakat harus benar-benar memanfaatkan Pemilu 2014 dengan memilih calon anggota DPR RI dan DPRD provinsi, kabupaten atau kota yang kompeten dan bermoral sehingga reformasi tidak semakin salah arah.

“Adil berarti penegakan hukum berjalan, makmur berarti ekonomi tercukupi, sementara untuk membiayai pendidikan dan kesehatan saja rakyat kita masih kesulitan” ungkap mantan Menteri Pertahanan era Presiden Abdurrahman Wahid ini.

Sementara itu Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki, setuju atas pernyataan Mahfud soal terjadinya demoralisasi dalam kondisi penegakan hukum di era reformasi.

Demoralisasi itu, terjadi karena buruknya undang-undang, perilaku penegak hukum, sanksi yang dijatuhkan, maupun kejanggalan putusan-putusan pengadilan.

“Selama tahun 2013 misalnya, Komisi Yudisial menerima lebih dari 2000 pengaduan masyarakat terhadap hakim karena kasus suap, pemerasan, judi, narkoba, selingkuh dan lain-lain,” terang Suparman. (tribun/bh)