Mahasiswa Indonesia di Australia Desak Dikti Segera Cairkan Beasiswa

 

Mahasiswa Indonesia di Australia Desak Dikti Segera Cairkan Beasiswa

Menyikapi keterlambatan penyaluran Beasiswa Pendidikan Pasca Sarjana Luar Negeri (BPPLN), membuat Association of Indonesian Postgraduate Students and Scholars in Australia (AIPSSA) mendesak agar Direktorat Jenderal pendidikan Tinggi (Dikti) segera mencairkan beasiswa untuk mahasiswa pasca sarjana Indonesia di Australia.

“Selama enam tahun ini Dikti terus terlambat memberikan beasiswa kepada para mahasiswa Indonesia di Australia,” ungkap Presiden AIPSSA, Prayudi Azwar, melalui emailnya kepada enciety.co, Jumat (12/9/2014).

Menurut Azwar, selama ini seluruh mahasiswa penerima beasiswa di Australia harus terkatung-katung lantaran keterlambatan tersebut. Bahkan diakuinya, banyak mahasiswa yang harus hengkang dari rumah kos lantaran tidak membayar biaya sewa.

“Ini sangat mempengaruhi kualitas hidup kami di sini. Banyak teman kami yang diputus sewa tempat tinggalnya. Selain itu juga fasilitas air dan listrik juga tersendar,” bebernya.

Karena itu, Azwar mendesak agar Dikti segera memperbaiki menejemen pembiayaan bagi penerima beasiswa secara transparan. “Kami meminta evaluasi menyeluruh secara terbuka dan apa adanya terhadap kendala riil yang terjadi selama 6 tahun pengelolahan BPPLN Dikti,” harapnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta agar Dikti membuat standar komponen beasiswa yang sama secara menyeluruh untuk semua angkatan penerima beasiswa Dikti. Skema beasiswa Australia Award atau skema pemerintah RI lainnya.

“Mekanisme pengajuan perpanjangan beasiswa di tahun ke empat juga harus dihilangkan. Dikti harus menentukan skema sesuai dengan jangka waktu standar full time conformation of enrolment (CoE) yang diterima dari perguruan tinggi sesuai jenjang studi pada awal proses penerimaan,” pintanya.

Di sisi lain, agar akses lebih transparan, asosiasi mahasiswa pasca sarjana ini juga berharap Dikti memperbaiki sistem data-base dengan menggunakan sistem online yang teruji.

“Selain itu, kami juga meminta dioptimalkannya sistem dokumentasi dan melakukan pembayaran tuition fee secara langsung ke rekening universitas penerima BPPLN Dikti. Ini untuk menghindari enrolment secara sepihak dari kampus,” ujarnya. (wh)