Madura Jadi Provinsi? Ini Syarat yang Belum Dilengkapi

Madura Jadi Provinsi? Ini Syarat yang Belum Dilengkapi
ilustrasi: blogspot

Keinginan Madura  menjadi Provinsi tersendiri yang lepas dari Jawa Timur sepertinya masih panjang. Pasalnya, ada salah satu syarat yang masih belum bisa dipenuhi. Anggota DPR RI dari dapil Jawa Timur XI, M.Nizar Zahro, menyatakan agar bisa menjadi propinsi, syarat minimal adalah harus ada lima daerah berupa kabupaten/kota sesuai isi UU 23/2014 tentang Daerah Otonomi Baru dan PP Nomor 78/2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. “Salah satu syarat untuk membentuk provinsi baru adalah memiliki minimal lima kabupaten atau kota. Sementara saat ini di Pulau Madura baru ada empat kabupaten yakni Bangkalan, Sumenep, Pamekasan, dan Sampang,” jelas Nizar, Jumat (12/3/2016).

Karena itu, Madura harus memiliki satu kabupaten atau kota lagi dengan cara memekarkan salah satu kabupaten yang ada. Namun, menurut dia hal itu membutuhkan waktu dan proses.

Soal kurangnya kabupaten ini, harus menjadi perhatian khusus seluruh pemangku kebijakan dengan membicarakannya. “Itu harus dipikirkan, apa harus memecah Kabupaten Sumenep yang populasinya di atas 1 juta, untuk mewujudkan itu. Atau memecah kabupaten Bangkalan menjadi dua, yakni Kabupaten Bangkalan dan Kota Bangkalan,” jelasnya. “Elemen masyarakat Madura harus berkumpul. Dan harus ada solusi konstruktif agar sesuai dengan regulasi.”

Dalam PP 78 disebutkan, jika ingin membentuk kabupaten baru, dibutuhkan minimal lima kecamatan. Sementara untuk pembentukan kota baru dibutuhkan minimal empat kecamatan.

Dalam PP tersebut juga disebutkan beberapa syarat fisik kewilayahan. Misalnya, lokasi calon ibu kota, sarana dan prasarana pemerintah. Sementara untuk syarat administratif dibutuhkan keputusan DPRD provinsi induk, keputusan gubernur, dan rekomendasi menteri.

Untuk syarat teknis pembentukan provinsi baru adalah faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, pertahanan, keamanan, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintah daerah. (bst)