Lima Kebijakan Penting OJK di Tahun 2019

Lima Kebijakan Penting OJK di Tahun 2019

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida.foto:arya wiraraja/enciety.co

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida menjelaskan, ada lima poin penting kebijakan yang akan digarap pada 2019.

“Kita akan serius menangani masalah ini,” katanya dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Jatim 2019 di Hotel JW Marriot, Kamis (31/1/2019).

Dia lalu menyebut, pertama, memperbesar peran alternatif pembiayaan jangka menengah dan panjang bagi sektor strategis, baik itu swasta maupun pemerintah.

“Kedua, mendorong industri jasa keuangan untuk meningkatkan kontribusi pembiayaan kepasa sektor prioritas. Seperti sektor industri ekspor, substitusi impor, pariwisata, sektor perumahan dan industri pengolahan,” jelasnya.

Ketiga, timpal dia, menyediakan akses keuangan bagi para pelaku UKM dan masyarakat kecil di daerah terpencil yang belum secara penuh terlayani oleh lembaga keuangan formal.

Keempat, mendorong inovasi industri jasa keuangan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Kelima, memanfaatkan teknologi dalam proses kerja OJK dalam mengawasi lembaga jasa keuangan berbasis teknologi.

“Di era maju seperti sekarang ini, pemanfaatan teknologi menjadi hal yang mutlak. Untuk itu kami akan terus mendorong internal OJK agar secara maksimal memanfaatkan teknologi untuk mengawasi lembaga jasa keuangan supaya tidak terjadi pelanggaran,” ujar dia.

Kepala OJK Regional 4 Jatim Heru Cahyono menjelaskan, industri jasa keuangan di Jawa Timur di 2018 menunjukkan kinerja yang positif. Total dari aset 415 Bank yang beroperasi di Jatim meningkat 7,9 persen. Sementara untuk dana yang dihimpun meningkat 8,5 persen. Untuk dana penyaluran kredit meningkat 10,4 persen.

“Selain itu pasar modal di Jatim menunjukkan kinerja positif. Hal itu tercermon dari meningkatnya jumlah investor saham sebesar 37,4 persen dan peningkatan jumlah investor reksa dana sebesar 75,3 persen,” tutur dia.

Kinerja positif juga ditunjukkan oleh industri keuangan nonbank di Jatim lewat pertumbuhan premi asuransi jiwa dan asuransi umum yang angkanya masing-masig sebesar 33,7 persen dan 23,1 persen.

“Lalu pertumbuhan juga terjadi pada piutang perusahaan pembiayaan yang angkanya mencapai 8,8 persen”, tandas Heru.

Heru juga menjelaskan, jika OJK saat ini juga melakukan upaya masif dan intensif untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Jatim. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan Tim Percepatan Akases Keuangan Daerah (TPAKD).

“Salah satu cara edukasi yang kami lakukan ini dengan cara menggelar 214 kegiatan sosialisasi serta penerbitan buku pintar keuangan syariah yang disusun dengan melibatkan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jatim,” tegasnya. (wh)