LBH Surabaya Tuding Jokowi Dukung Korupsi

LBH Surabaya Tuding Jokowi Dukung Korupsi
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya melakukan aksi solidaritas menanggapi penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Jumat (23/1/2015).

Penangkapan Komisioner sekaligus Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto oleh Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Bareksrim Mabes Polri) pada Jumat (23/1/2015) direspon oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya. Mereka menggelar aksi dadakan di depan Kantor LBH Surabaya jalan Kidal nomor 6 Surabaya menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mendukng korupsi di Indonesia.

Menurut Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan LBH Surabaya Abdul Fatah, kejadian penangkapan Wakil Ketua KPK di tengah konflik pencalonan Kapolri Budi Gunawan dianggap sebagai bentuk kejadian darurat korupsi. Artinya, hal ini semakin membuktikan bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) telah mendukung korupsi di negeri ini.

“Bang BW (Bambang Widjojanto) adalah putra terbaik bangsa Indonesia. Penangkapan ini adalah upaya untuk menumbangkan para penegak hukum yang sedang memberantas korupsi di Indonesia,” tegasnya sesaat setelah melakukan orasi, Jumat (23/1/2015) siang.

Sementara itu, Kepala Bidang Internal Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Istiqfar Ade Noordiansyah, mengaku akan terus menggelar pada aksi solidaritas atas penangkapan Bambang Widjojanto. Aksi tersebut dilakukan mereka sebagai bentuk solidaritasnya terhadap KPK sebagai penegak hukum yang melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Disambung oleh orator lainnya, penangkapan Bambang Widjojanto mengindikasikan akan terjadi peristiwa “Cicak versus Buaya Jilid III”. “Ini karena Polri melakukan balas dendam setelah KPK menetapkan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka,” teriak Koordinator Divisi Ekonomi, Sosial, dan Budaya LBH Surabaya Abd. Wachid Habibullah.

Dalam aksi ini, LBH Surabaya menyatakan sikap atas peristiwa yang disinyalir akan melemahkan KPK tersebut. Pertama, menghentikan upaya kriminalisasi pimpinan KPK. Kedua, meminta Bareskrim Mabes Polri untuk membebaskan Bambang Widjojanto.

Ketiga, meminta Mabes Polri untuk menjalankan proses peradilan yang adil sesuai dengan sistem peradilan pidana dalam kasus ini. Keempat, Jokowi-JK harus menegaskan kembali komitmennya untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. (wh)