Layanan Adminduk Surabaya Lampaui Target Nasional

Layanan Adminduk Surabaya Lampaui Target Nasional

foto: ist

Surabaya melakukan program percepatan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk). Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya, per 31 Desember 2021, layanan akta kelahiran anak dengan target nasional 95 persen telah terlampaui menjadi 97,57 persen.

Kemudian layanan perekaman KTP-Elektronik dari target 99,3 persen telah terlampaui menjadi 99,42 persen dan layanan kartu identitas anak dari target 30 persen telah terlampaui menjadi 53,45 persen. Artinya Kota Surabaya telah melampaui target.

Pelayanan adminduk di Surabaya, khususnya KTP Elektronik, menjadi pelayanan dasar. Sebab, KTP Elektronik telah terintegrasi dengan berbagai program Pemerintah Kota  Surabaya.

“Karena kalau kita sudah tau NIK, maka sasaran Pemkot Surabaya untuk melakukan intervensi bisa tepat sasaran,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi.

Melalui dokumen adminduk terintegrasi inilah, masyarakat bisa mendapat kemudahan dalam mengakses fasilitas kesehatan, beasiswa pendidikan, hingga program pengentasan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ada di Kota Surabaya.

“Warga Surabaya yang ber-KTP Surabaya secara otomatis dia akan diberikan BPJS melalui program UHC (Universal health Coverage). Kemudian, terintegrasi melalui NIK untuk memberikan beasiswa kepada jenjang SD/SMP/SMA/SMK yang tergolong keluarga MBR,” ungkap dia.

Program percepatan pelayanan Adminduk yang telah dibangun hingga tingkat RT/RW diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan. Karena, Pemkot Surabaya juga mempermudah pelayanan dengan aplikasi, yang bisa diakses oleh warga dari rumah masing-masing.

“Warga Surabaya yang mengurus KTP tidak lagi terpusat di Dispendukcapil atau Mall Pelayanan Publik Siola, permohonan tinggal dikirimkan lewat RT. Maka nanti kelurahan yang akan mengantar dokumen yang sudah jadi tersebut,” kata dia.

Selain itu, ada juga tim Jebol Anduk (jemput bola administrasi kependudukan) untuk mendekati warga yang tidak bisa menuju ke loket pelayanan. Kemudian mengambil KTP dan adminduk lainnya, bisa di kecamatan atau diantar kepada RT/RW setempat.

“Harapan kami di bulan-bulan kedepan tidak lagi mencetak KTP di Dispendukcapil, tapi sudah di tingkat kecamatan untuk mempercepat layanan kita,” harap dia. (wh)