Larang TKI Informal, DPD Minta Surabaya Jadi Percontohan

Larang TKI Informal, DPD Minta Surabaya Jadi Percontohan
Kunjungan kerja Komite III DPD RI di Ruang Sidang Wali Kota Surabaya ditemui Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini beserta sejumlah jajaran SKPD Kota Surabaya, Senin (1/12/2014).

Sejumlah kasus kekerasan hingga pelecahan yang menimpa tenaga kerja Indoneisa (TKI) di sejumlah negara membuat Komite III DPD RI meminta agar seleuruh daerah melaksanakan moratorium larangan TKI informal kerja di luar negeri. Ini setelah para perwakilan daerah ini melihat Surabaya yang sukses melarang warganya kerja di luar negeri tanpa memiliki skill.

Dijelaskan Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris problematika ketenagakerjaan saat ini pada dasarnya terletak pada minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Ini kemudian menurut Fahira sebagai penyebab utama para TKI berlomba-lomba ke luar negeri meski tidak memilik skill dan pengalaman.

“Kenapa mereka berlomba-lomba menjadi TKI di luar negeri, karena sebenarnya tidak ada pekerjaan yang mereka bisa cari di sini. Tapi dengan pemberdayaan yang dilakukan surabaya tidak perlu datang ke luar negeri. Bahkan saya takutnya banyak warga dari provinsi lain yang justru mencari pekerjaan di Surabyaa,” sanjungnya saat ditemui wartawan di Balai Kota Surabaya, Senin (1/12/2014).

Karena itu, Fahira mengaku sangat apresiatif terhadap langkah Surabaya yang melarang warganya ke luar negeri. Artinya ini bisa dicontoh seluruh daerah agar menerapkan program ini dengan jaminan penyediaan lapangan pekerjaan juga harus makin banyak.

“Saya sangat apresiasi sekali, rasanya kita harus berusaha sekuat mungkin, agar dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Kedatangan kami menyerap aspirasi. Kita lihat banyak sekali kemajuan yang dilakukan Bu Risma. Salah satunya moratorium, tidak ada lagi tenaga kerja informal, Upah minimum melebihi Jakarta, dan suport anak-anak agara memiliki bekal kerja,” gamblangnya.

Dari Surabaya Komite III DPD mengaku banyak belajar dari Surabaya dan diharapkan bisa diterapkan di seluruh daerah di Indonesia. Termasuk strategi mengelola sumber daya manusia menurut Fahira sangat efektif. Oleh karena itu, katanya Jawa Timur harusnya sebelum 2017 mendatang sudah memberlakukan moratorium pelarangan tenaga informal ke luar negeri.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengaku sudah memberlakukan moratorium ini sejak lama. Bahkan saat ini sudah tidak ada lagi warga Surabaya yang menjadi TKI informal atau tanpa skill ke luar negeri. Ini karena Pemkot Surabaya menjembatani para mantan TKI untuk menjadi pengusaha.

“Contohnya dulu mantan TKI, saya kasih modal, sekarang dia jualan di kawasan Ampel. saya kira tidak ada di Surbaya. Intinya kalau yang bekerja informal kita ajarkan mereka tapi secara perlahan karena mereka kita berikan ijin dan lain sebagainya,” jelasnya. (wh)