Langgar Aturan, Ratusan Minimarket Ditempeli Stiker “Palanggaran”

Langgar Aturan, Ratusan Minimarket Ditempeli Stiker “Palanggaran”
Foto: Petugas Satpol PP Surabaya menempeli stiker tanda silang kepada ratusan minimarket di Surabaya yang melanggar aturan perizinan, Senin (16/3/2015).

Pemerintah Kota  Surabaya bertindak tegas terhadap pemilik usaha toko modern yang melanggar. Senin (16/3/2015), tim Satpol PP Surabaya, menempeli stiker bertuliskan “Pelanggaran” di sejumlah minimarket yang tidak mengantongi izin gangguan (HO). Sasarannya di antaranya, minimarket Ngagel Rejo, Ngagel Dadi, dan Bratang Gede.

Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Satpol PP Kota Surabaya Deny CH.T mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk peringatan kedua. Pelanggaran berdasarkan Perda Nomor 4/2010 Tentang Izin Gangguan, khususnya pasal 3 ayat 1, dimana setiap badan usaha harus memiliki izin usaha.

“Penertiban ini dilakukan dengan harapan mereka segera memproses perijinan mereka,” cetus Deny.

Ia menjelaskan, penindakan yang dilakukan pemerintah kota Surabaya dalam hal ini tidak sampai di sini saja. Selanjutnya juga ada peringatan ketiga.

Menurut dia, jika hal itu masih belum ada tindakan apapun dari pemilik toko usaha modern dalam kepengurusan ijin. Maka nantinya Pemkot Surabaya tidak akan segan-segan untuk menutup aktifitas toko tersebut.

“Kita beri waktu sampai minggu depan untuk memproses itu. Jika tidak, maka terpaksa kita beri peringatan ketiga. Dan untuk selanjutnya jika masih belum ada respon, maka terpaksa kita segel,” lanjutnya.

Berdasarkan data terbaru dari Badan Lingkungan Hidup. Toko usaha modern yang tidak memiliki ijin gangguan sebanyak 508. Di antaranya, Surabaya Pusat sebanyak 48, Selatan ada 160, Utara 64, Barat 64 dan Surabaya Timur 172. Menurutnya, dalam penindakan ini tidak hanya dilakukuan di daerah Wonokromo saja, melainkan tersebar di seluruh wilayah Surabaya.

“Seluruh jumlah tersebut dari berbagai macam usaha toko modern di Surabaya. Baik Alfamart, Indomart, Circle key, dan lain sebagainya. Pihak pemerintah kota sudah melakukan tahapan-tahapan. Layangkan surat, peringatan. Dan jika masih belum ada respon, terpaksa kita lakukan tindakan tegas dengan menyegel usaha tersebut,” tegasnya.

Diakuinya, sejatinya pemilik usaha sudah memiliki ijin bangunan, hanya saja untuk ijin gangguan belum dimiliki usaha tersebut. Sehingga masyarakat juga menjadi dampak atas berdirinya toko usaha modern. “Jadi, kita tidak hanya menertibakan pedagang kaki lima asal yang melanggar, usaha yang besar pun juga kami tindak sesuai peraturan daerah. Harapan kami agar pemilik segera memproses perijinan tersebut,” pungkasnya. (wh)