Langgar Aturan, 213 Pengerah TKI Ditindak

Langgar Aturan, 213 Pengerah TKI DitindakSebanyak 213 Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau perusahaan pengerah TKI terbukti melanggar sejumlah aturan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Mereka dijatuhi sanksi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

Ke-213 perusahaan pengerah TKI yang melakukan pelanggaran terdiri atas 48 perusahaan PPTKIS yang mengerahkan jasa TKI ke Yordania saat moratorium, 19 PPTKIS terbukti melanggar aturan dengan mengirimkan TKI ke Uni Emirat Arab tidak sesuai prosedur dan tanpa perjanjian kerja serta sebanyak 146 perusahaan pengerah TKI dibekukan akibat tidak mengurus surat izin pengerahan (SIP) yang diterbitkan Kemnakertrans.

Perusahaan-perusahaan pengerah TKI tersebut mendapat skorsing berupa pembekuan izin operasional selama tiga bulan dan bila dalam jangka waktu skorsing perusahaan PPTKIS tersebut kembali melanggar maka izin operasionalnya terancam dicabut.

Data Kemnakertrans menunjukkan, saat ini terdapat total 545 PPTKIS yang tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga, jumlah pelanggaran itu hampir mendekati separuh dari jumlah perusahaan pengerah TKI yang ada.

“Penetapan hukuman skorsing ini merupakan salah satu bentuk law enforcement yang dilakukan pemerintah. Mudah-mudahan hal ini mampu memberikan efek jera bagi perusahaan lainnya sehingga kesalahan serupa tidak terulang lagi,” kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di Jakarta, Selasa (10/12/2013).

Muhaimin mengatakan, tindakan tegas berupa skorsing dan ancaman pencabutan izin operasional itu merupakan bagian dari pembenahan sistem perlindungan dan penempatan TKI ke luar negeri khususnya di sektor pembinaan dan peningkatan kinerja PPTKIS.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kemnakertrans melakukan pembenahan secara kelembagaan bagi PPTKIS antara lain melakukan pengetatan pelayanan penempatan TKI dengan melakukan seleksi dan verifikasi terhadap agen-agen perusahaan pengerah TKI di dalam dan luar negeri.

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemenakertrans Reyna Usman mengatakan ke-213 perusahaan PPTKIS tersebut sudah masuk dalam proses pembekuan izin operasional selama tiga bulan kedepan melalui surat keputusan direktur jenderal yang diterbitkan 3 Desember 2013.

“Secara umum 213 PPTKIS yang dijatuhi sanksi skorsing karena melanggar aturan UU No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri,” kata Reyna.

Pembekuan izin usaha tersebut berdasarkan laporan dari Kedutaan Besar Indonesia dan atase tenaga kerja di negara penempatan terkait masih adanya pengiriman TKI yang menyalahi prosedur.

Sementara itu, untuk mencegah terulangnya pelanggaran, pemerintah melakukan pola pembinaan PPTKIS yaitu dengan cara pengetatan penerbitan SIPPTKI, penyampaian laporan bulanan dan laporan penyelesaian kasus, koordinasi berkala setiap tiga bulan, verifikasi setiap tahun dan regristrasi ulang setiap lima tahun sesuai masa berlakunya SIPPTKI serta dilakukan peninjauan lapangan.

Selain 213 perusahaan pengerah TKI yang izin operasionalnya telah dibekukan itu, Kemnakertrans juga masih meminta klarifikasi terhadap 45 perusahaan PPTKIS lain atas pengiriman TKI ke Yordania saat moratorium diberlakukan dan jika terbukti melakukan pelanggaran maka perusahaan-perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi serupa. (ant/bh)