Kresnayana: Target Pajak Nasional Tumbuh Rp 1.360 Triliun

Kresnayana: Target Pajak Nasional Tumbuh Rp 1.360 Triliun
(ki-ka) Humas Kantor Wilayah DJP Teguh Pribadi Prasetya, Jatim, Kepala Kantor Wilayah DJP Jatim Hestu Yoga Saksama, dan Chairperson Enciety Business Consult Kresnayana Yahya, dalam acara Perspective Dialogue di Radio Suara Surabaya (SS), Jumat (19/2/2016). foto: arya wiraraja/enciety.co

Pajak adalah bagian dari ekonomi negara. Perekonomian yang sehat dan tumbuh sebagian berasal dari pajak. Dalam arti, setiap kita melakukan transaksi ekonomi di dalamnya terdapat dana milik negara. Ini dikarenakan negara telah memberi fasilitas atas berkembangnya infrastruktur penunjang perkembangan ekonomi.

Hal tersebut diungkapkan  Chairperson Enciety Business Consult Kresnayana Yahya dalam acara Perspective Dialogue bertajuk “Kinerja Pajak 2015 dan Gambaran Sosialisasi Perpajakan untuk Pencapaian Target 2016” di Radio Suara Surabaya, Jumat (19/2/2016).

Ditegaskan Kresnayana, tahun 2015 nilai tambah ekonomi Indonesia sekitar Rp 11 ribu triliun. Untuk realisasi pajak nasional pada tahun 2015 (non pph Migas) pada tahun 2015 mencapai Rp 1.011,13 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan sekitar 12 persen dari tahun sebelumnya, sesuai dengan data Kementrian Keuangan RI Nomor 03/2016.

“Pada tahun 2016, target pajak nasional kita tumbuh sebesar Rp 1.360 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 28 persen dari angka realisasi penerimaan pajak tahun 2014. Sebagai perbandingan, tahun 2015 di Jawa Timur angka pajak kita mencapai Rp 33 triliun. Pada tahun 2016, angka tersebut ditargetkan naik menjadi sekitar Rp 44 triliun, naik sekitar 36 persen dari tahun ini,” urai Kresnayana yang juga dosen statistika ITS Surabaya itu.

Ia menambahkan, jika menilik pertambahan nilai tambah Kota Surabaya tahun 2015, diprediksi mencapai Rp 400 triliun. Dari angka tersebut dapat disimpulkan, sekitar 60 persennya karena konsumsi masyarakat.

“Yang dimaksud konsumsi masyarakat adalah pengeluaran masyarakat berupa belanja makanan, pakaian, dan lain sebagainya,” papar Kresnayana.

Menurut dia, dari prediksi angka Rp 400 triliun tersebut, ada sekitar Rp 33 triliun dana komponen penghasil pajak pada tahun 2015. Sebelumnya, pada tahun 2014, wilayah Kota Surabaya hanya mendapatkan dana komponen penghasil pajak sebesar Rp 22 triliun.

Ke depan, terang Kresnayana, yang harus dilakukan pemerintah adalah memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa dengan kekuatan penghasilan pajak yang besar akan di alokasikan untuk kebutuhan pembangunan apa saja.

“Masyarakat yang membayar pajak sangat membutuhkan transparansi, sehingga pajak tidak dijadikan sebagai momok bagi masyarakat. Terutama para pelaku usaha,” hemat dia.

Untuk masyarakat dan pengusaha Surabaya, sebut Kresnayana, perlu diketahui dan disadari setiap pajak dan pajak usaha yang dibayarkan akan ikut membangun Kota Pahlawan. Karena setiap pajak masuk ke DJP 1, sebesar 20 persen akan menjadi bagian dari Pemkot Surabaya. Jadi, di samping APBD Surabaya sebesar Rp 7.8 triliun, untuk 2016 ini akan ada tambahan Rp 8.8 triliun ( 20 persem dari target Rp 44 triliun bila tercapai target 2016 ini).

Kepala Kantor Wilayah DJP Jatim Hestu Yoga Saksama mengatakan, tahun 2015, target penerimaan pajak Wilayah DJP Jatim mencapai Rp 33 triliun. Angka tersebut mengalami peningkatan 84 persen dari tahun sebelumnya.

Kata dia, pada tahun 2015 merupakan tahun pembinaan wajib pajak. Para wajib pajak diimbau membayar tanggungan pajak pada tahun-tahun sebelumnya. Jika terjadi keterlambatan atau tidak membayar pajak, pemerintah tidak mengenakan denda.

“Berbeda pada tahun 2016, tahun ini merupakan tahun penegakan peraturan bagi wajib pajak. mereka yang terlambat atau tidak membayar pajak, maka akan dikenakan sanksi yang berlaku,” ulasnya.

Hestu mengimbuhkan, dalam penegakan hukum bagi wajib pajak, ada dua yang harus ditaati. Pertama, hukum administratif.  Kedua, hukum yang mengarah kepada tindakan represif.

“Ini mengandung pemaksaan hingga sampai dengan hukum penindakan berupa pidana bagi para wajib pajak yang tidak membayar tunggakan,” papar dia. (wh)