Kresnayana: Jangan Terjebak Investasi High Risk

Kresnayana: Jangan Terjebak Investasi High Risk
Sukamto (Kepala OJK Regional III Jatim, Bali Nusra) bersama Kresnyana Yahya saat mengisi Perspective Dialoge di Radio Surabaya, Jumat (13/3/2015).

Maraknya investasi di Indonesia membuat masyarakat harus pintar memilih dan memilah. Diharapkan, sebelum menanamkan modal kita harus mengetahui produk tersebut secara wajar.

Chairperson Enciety Business Consult Kresnayana Yahya mengatakan, pengumpulan dana dari pihak ketiga dalam perbankan naik hingga mencapai Rp 400 triliun di Jawa Timur.

“Kenaikan tersebut akibat banyaknya peluang investasi dan tawaran yang fantatis timbul di masyarakat,” ujar Kresnayana Yahya dalam acara Perspective Dialogue di Radio Suara Surabaya, Jumat (13/3/2015).

Menurut dosen statistika ITS Surabaya ini, beragam tawaran investasi yang mengaku bisa menghasilkan pendapatan hingga mencapai 10-30 persen per bulannya. Namun investasi tersebut merupakan high risk.

“Pilihlah investasi yang wajar dan diawasi oleh pemerintah. Masyarakat harus paham bahwa pemerintah menjamin dan melihat latar belakang para pembuat investasi,” tutur dia.

Dari pengalaman, imbuh Kresnayana, masyarakat yang terjebak di investasi yang tidak diakui pemerintah itu adalah mereka yang kelebihan dana. Mereka dari kalangan menengah atas yang biasanya menanamkan uangnya hingga Rp 100 juta. Kesalahannya adalah para penanam invetasi tidak dikonfirmasi kepada yang berwenang, seperti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dia mengharapkan masyarakat yang akan menanamkan invetasi ke OJK terdekat terlebih dulu. Kadang masyarakat tertipu dengan lembaga yang kelihatannya resmi, bikin iklan, dan gathering.

“OJK bertugas mengantisipasi dan memberi rambu-rambu kepada investor,” cetus dia.

Kresnayana mencontohkan seperti MMM. Kata dia, lembaga itu bukanlah lembaga jasa keuangan. Tidak ada yang menanggung di tempat ini. Seharusnya pemerintah memberitahu hal tersebut. Skema itu sudah tersebar di Yunani, Rusia dan Ukraina.

“Tugas kita di media memberitahukan lembaga itu bukan kembaga jasa keuangan resmi. Yang resmi adalah 7-7,5 persen itu resmi dari pemerintah sesuai standar BI Rate,” tegasnya.

Sementara itu, Sukamto, Kepala OJK Regional III Jatim, Bali Nusra, mengatakan pihaknya mencermati dunia investasi termasuk yang bodong. Banyak yang terjadi di masyarakat terpelajar namun mereka ingin berspekulasi.

“Keuntungan 30 persen itu adalah hal yang naif. Siapa yang mengawasi. Itu salah kalau hanya untuk mengejar keuntungan. Kalau dapat diam kalau buntung baru teriak,” kata Sukamto.

Dia melanjutkan, masyarakat harus memahami dan mengerti apakah dana itu diberikan kepada lembaga yang mempunyai legacy untuk mengawasi dana tersebut. Suatu produk harus melewati suatu lembaga jasa keuangan.

Biasanya yang tidak diakui pemerintah, penawarannya kadang terkemas dengan baik karena melewati berbagai pertemuan seperti pertemuan sosialita. Akhirnya, banyak masyarakat tertipu.

Diketahui, biasanya invetasi yang bodong untuk surat sertifikat  dicetak sendiri. Padahal sertifikat itu bukan lembaga yang berwenang untuk mengeluarkannya. Hanya suatu surat yang dikeluarkan oleh lembaga yang tidak berwenang.

Sukamto pernah mengetahui suatu produk bilang lembaga yang didatanginya mengaku resmi karena hanya punya surat izin usaha perdagangan (SIUP). “Padahal toko bangunan juga memilik SIUP seperti itu,” cetusnya mencontohkan.

OJK sendiri, sambung dia, bertugas mengatur dan melindungi. Diharapkan masyarakat jangan mudah terpercaya oleh kemasan. Dilihat perjanjiannya jangan langsung setuju dan menyetorkan uang. Bila masyarakat ragu boleh menelpon Satgas OJK di nomer 0213857821.

OJK juga mempunyai kewenangan untuk memediasi, investigasi dan penyidikan di bidang keuangan. OJK juga sudah bentuk satuan tugas pengawas investasi.

OJK juga mengedukasi dan literisasi semua masyarakat mulai pelajar, petani, nelayan dan pedagang. “Yang resmi adalah obligasi, pegadaian, dan pasar modal,” tandasnya. (wh)