Kresnayana: Data Pertanian Sangat Diragukan

Kresnayana: Data Pertanian Sangat Diragukan
Kresnayana Yahya. foto: arya wiraraja/enciety.co

Chairperson Enciety Business Consult Kresnayana Yahya, mengatakan setelah era otonomi daerah belum ada konstruksi undang-undang dan hukum yang jelas terkait luas lahan, luas tanam, luas panen dan lain sebagainya.

“Selama ini kita hanya mengandalkan mantri pertanian, mantri statistika di daerah. Hari ini, kebanyakan data-data yang mereka sajikan sangat diragukan relevansinya. Saat ini, bias data tersebut berujung pada terganggunya proses penentuan kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait ketersediaan bahan-bahan pokok, contohnya beras,” jelas Kresnayana

Tidak heran, sambung dia, Indonesia masih tetap saja mengimpor beras karena luas lahan, luas tanam dan luas panen adalah sebuah mata rantai yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Jika salah sedikit dalam menghitung, maka akan berakibat fatal dalam ketersediaan hasil panen.

Ia menambahkan, saat ini pasokan data guna menentukan arah kebijakan akan pertanian didapat dari beberapa sumber. Di antaranya, 70 persen dari pertanian, sekitar 30 persen sisanya berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS).

“Seperti yang kita tahu, terkait data yang digunakan acuan bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan selalu berpatokan pada BPS, padahal data yang paling vital berasal dari  pertanian yang ada di lapangan,” tandas yang dosen Statistika ITS Surabaya itu.

Menurut dia, untuk mengumpulkan data, dibutuhkan petugas lapang yang dapat diandalkan. “Namun, seringkali ada petugas lapangan yang tidak turun lapangan dan hanya menggunakan rujukan dari data yang ia dapat pada waktu sebelumnya. Padahal, tiap tahunnya lahan yang digunakan sebagai kebun tersebut luasnya dapat berubah. Hal inilah yang membuat bias data,” tegasnya.

Masih ada satu kendala lagi yang harus dicermati dalam permasalahan ketersediaan pupuk dilapangan. Menurut Kresnayana, para petani masih kesulitan dalam melakukan mekanisme perumusan RDKK (Rencana Devinitif Kebutuhan Kelompok). Banyak pengalokasian kebutuhan pupuk tersebut dikuasai elit-elit gabungan kelompok tani atau elit-elit pemerintahan yang ada di daerah.

“Untuk itu, saat ini pemerintah memiliki niatan baik dengan memperkuat desa, salah satunya yaitu dengan digelontorkannya dana desa. Ini agar rakyat desa terutama petaninya dapat sejahtera,” pungkas dia. (wh)