KPU Surabaya Kembalikan Anggaran Pilwali 2015

KPU Surabaya Kembalikan Anggaran Pilwali 2015
foto: kpu-surabayakota.go.id

Dihentikannya proses tahapan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya lantaran hanya diperoleh pasangan tunggal, ternyata berimbas kepada kelangsungan kinerja KPU beserta seluruh jajarannya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya dipastikan bakal mengembalikan sisa anggaran Pilkada yang belum terpakai kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Bila Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya dipastikan bakal ditunda pelaksanaannya.

“Kami akan mengumumkan penundaan pelaksanaan Pilwali hari Selasa 4 Agustus 2015. Mengenai anggaran Pilwali 2015, kami tetap gunakan sesuai dengan aturan yang berlaku hingga tahapannya selesai dan sisanya akan kami kembalikan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya,” terang Komisioner KPU Surabaya, Purnomo Satrio Pringgodigdo, Senin (3/8/2015).

Sementara itu, Ketua KPU Surabaya Robiyan Arifin  menegaskan, jika dirinya akan menghentikan penggunaan anggaran KPU sejak bulan Agustus 2015. “Yang jelas semua kemungkinan akan kita lihat. Belum lagi ada sebagian pihak yang menginginkan pemerintah mengeluarkan Perpu untuk Pilkada yang diikuti satu Paslon,” papar Robiyan.

Ia mengimbuhkan, bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 12 Tahun 2015, yang menyatakan jika dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) hanya ada satu pasangan calon, maka tahapan Pilkada tersebut harus dihentikan. “Saat ini kami masih menunggu satu sampai dua hari kedepan, jika KPU Pusat mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk mekanisme teknisnya,” ungkap nya menambahkan.

Sementara itu, Keadaan yang sama juga terjadi pada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Surabaya. Anggota Panwaslu Kota Surabaya yang terdiris atas tiga orang Komisioner, 93 Pengawas Kecamatan, dan 154 Pengawas Kelurahan masih belum jelas statusnya kedepan.

Terkait Anggaran, Ketua Panwaslu Kota Surabaya, Wahyu Hariadi mengungkapkan, jika pihaknya mengaku akan berkonsultasi dengan pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terkait tugas Panwaslu dan jajarannya. “Penggunaan anggaran akan sampai bulan Juli. Sementara bulan Agustus ini menunggu petunjuk lebih lanjut Status PPK-PPS dan Panwaslu terkait terhentinya tahapan pemilihan Wali Kota. Kejadian itu telah menghambat kinerja panitia yang sudah terlanjur dibentuk untuk menyongsong pemilihan pada 9 Desember 2015 mendatang,” ungkap dia. (wh)