KPU Surabaya Butuh Anggaran Rp 71 Miliar

KPU Surabaya Butuh Anggaran Rp 71 Miliar
foto: primaradio

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya mengalokasikan dana sebesar Rp 5 miliar sosialisasi pemilihan wali kota (Pilwali) Surabaya 2015. Total anggaran yang digunakan KPU Surabaya untuk Pilwali 2015 sebesar Rp 71 miliar.

Hal ini dikatakan Komisioner KPU Surabaya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Pengembangan Informasi Nur Syamsi saat melakukan launching Media Center di Kantor KPU Jl. Adityawarman Surabaya, Selasa (12/5/2015).

Dana Rp 5 miliar tersebut dipakai untuk iklan sosialisasi di media massa, baik cetak maupun elektronik. Selain itu, dilakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui papan reklame atau baliho.

“Kami akan lakukan sosialisasi lewat media massa dan juga melalui baliho atau reklame,” katanya.

Ia lalu menegaskan, sosialisasi langsung kepada masyarakat akan didesain seperti pemasangan baliho atau papan reklame di beberapa titik strategis. Pemasangan iklan ini akan bermitra dengan beberapa perusahaan jasa reklame.

KPU akan menggunakan media sosialisasi terhadap pelaksanaan pilwali 2015 ini mulai persiapan, pelaksanaan maupun pasca pilwali. Tujuannya agar masyarakat mengetahui dan paham dengan pelaksanaan pilwali ini.

“Dengan sosialisasi yang digunakan ini maka nantinya masyarakat akan akan mendapat banyak informasi seputar pilwali. Ini sebagai upaya untuk proses demokrasi,” katanya.

Ketua KPU Surabaya Robiyan Arifin menambahkan, keberadaan media center akan mempermudah untuk mendapatkan informasi. Prinsipnya, KPU Surabaya akan memberikan informasi seluas-luasnya seputar pilwali 2015.

“Saya pribadi terhadap pemberitaan yang tidak benar tidak pernah marah dan tidak sakit hati. Paling hanya ngirimi Fatihah kepada yang bersangkutan,” ucapnya sambil berkelakar.

Pengelola media center KPU Surabaya Yuris mengatakan KPU sebagai institusi publik tidak mungkin menutup diri dari publik. Apalagi masyarakat mendapatkan informasi. Dia berharap, kedepan media center KPU Kota Surabaya menjadi pusat data dan menjadi rujukan penyelenggaran pemilukada.

“Harapannya terjadi kerjasama yang baik antara wartawan dan KPU supaya masyarakat mendapatkan informasi yang benar,” terangnya. (wh)