KPU: Mundur, Pasangan Calon Bisa Didenda Rp 20 Miliar

 

Antisipasi Calon Tunggal, KPU:  Masa Pendaftaran Calon Akan Diperpanjang
Antisipasi Calon Tunggal, KPU: Masa Pendaftaran Calon Akan Diperpanjang

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengingatkan pasangan calon (paslon) dari jalur perseorangan untuk tidak mengundurkan diri pascapenetapan pasangan calon. Jika mengundurkan diri, akan dikenakan denda senilai Rp 10 miliar sampai Rp 20 miliar.

“Setelah penetapan, tidak boleh ada paslon yang mudur. Jika mundur, maka akan dikenakan sanksi Rp 20 miliar untuk paslon gubernur dan wagub dan Rp 10 miliar untuk paslon di tingkat kabupaten atau kota,” ujar Hadar di kantor KPU Jakarta.

Apa yang dilakukan KPU ini, ujar Hadar,  mengacu UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada pasal 53 ayat (4). Lebih lanjut, Hadar mengatakan untuk paslon dari parpol tidak dikenakan denda jika mengundurkan diri pascapenetapan. Namun mereka dilarang ikut pencalonan, dan parpol tidak boleh mengusungkan calon lain.

Sebagai gambaran, pasal 53 ayat (4) UU 8/2015 Pilkada berbunyi bahwa dalam hal pasangan calon perseorangan mengundurkan diri dari pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Wali kota dan Calon Wakil Wali kota setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, pasangan calon dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 20 miliar untuk pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dan Rp 10 miliar untuk pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Wali Kota. (bst)