KPPU Penuhi Prinsip Persaingan Usaha

KPPU Penuhi Prinsip Persaingan Usaha
Kepala Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Surabaya, Aru Armando, foto: sandhi nurhartanto/enciety.co

Guna membahas pemenuhan prinsip-prinsip persaingan usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kota Surabaya menargetkan segera menyelesaikan lima peraturan daerah (Perda) untuk lima daerah di wilayah Jawa Timur.

Hingga kini memang baru ada lima peraturan daerah yang tengah di kaji dan dilakukan perbaikan, dengan Pemerintah Provinsi Jatim serta kabupaten/ kota terkait. Kelima daerah tersebut adalah Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tulungagung, Kota Malang, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Nganjuk.

Kelima daerah itu sendiri berbeda-beda peraturan daerahnya. Untuk kabupaten Blitar tentang perda izin usaha jasa konstruksi. Sedangkan di Malang perda tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan. Untuk kabupaten Nganjuk adalah Analisis Dampak Lalu Lintas, dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana di Sidoarjo, serta Perda terkait produk unggulan di Tulungagung

Kepala Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Surabaya, Aru Armando mengatakan penyelesaian lima perda tersebut untuk memberikan kepastian prinsip persaingan usaha.

“Nantinya akan dikaji, apakah peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/ kota di wilayah Jawa Timur sudah memenuhi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat atau tidak,” kata Aru di sela-sela diskusi bertema Peran KPD Surabaya dalam Mereformasi Pasar Terkait Otonomi Daerah, Rabu (21/10/2015).

Aru menyebut, sejumlah daerah perlu dilakukan harmonisasi. Guna didapat masukan agar beberapa peraturan di daerah tertentu, ada perubahan untuk menyesuaikan dengan UU No 5 tahun 1999.

“Setiap peraturan daerah yang diterbitkan dimaksudkan tidak akan melanggar prinsip-prinsip persaingan tidak sehat serta tidak melanggar Undang-undang Nomor 5 tahun 1999,” jlentrehnya. (wh)