KPPU Minta Pemberlakuan Tarif Listrik Perusahaan Disamakan

 

KPPU Minta Pemberlakuan Tarif Listrik Perusahaan Disamakan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah melayangkan surat saran kepada pemerintah pusat, khususnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar menyamakan tarif listrik perusahaan terbuka (tbk) dengan perusahaan non tbk. 

Kepala Bagian Kerjasama Dalam Negeri KPPU Pusat, Dendy Rahmad Sutrisno mengatakan, dalam pengawasan yang dilakukan KPPU, kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menaikkan tarif listrik bagi eprusahaan tbk setiap dua bulan sekali sejak Mei 2014 yang lalu telah bersikap diskriminatif karena telah membedakan antara perusahaan terbuka dan tertutup. 

Dengan adanya kebijakan yang diskriminatif tersebut, maka biaya produksi bagi perusahaan terbuka menjadi naik dan daya saing menjadi terpengaruh. Padahal keinginan mereka untuk menjadikan perusahaannya terbuka adalah untuk menciptakan perusahaan yang sehat. “Pada kelanjutannya, perusahaan yang belum terbuka akan lebih memilih tetap menjadikan perusahannya tertutup,” tegas Dendy di Surabaya, Kamis (18/10/2014).

Ia mengatakan, jika alasan Menteri ESDM untuk tidak menyamakan tarif listrik tersebut karena kemampuan perusahaan terbuka dipandang lebih besar dan kuat dibanding perusahaan non tbk, maka perlu diketahui bahwa ada banyak perusahaan tertutup milik asing yang justru kuat dan besar. 

“Ini yang harus diperhatikan agar perusahaan tbk dalam negeri tidak kalah bersaing dengan perusahaan tertutub atau non tbk. yang dimiliki asing,” ujarnya.

Lebih lanjut Dendy mengatakan, selama pertengahan tahun ini, KPPU memang telah mengirimkan lima saran kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah. Selain kepada Menteri ESDM, KPPU juga telah memberikan sarannya kepada Menteri Perindustrian terkait aturan program Corporate Social Responcibility (CSR) telur tetas broiler karena dinilai akan memicu tindak kartel pada masa yang akan datang. 

Selain itu, KPPU juga telah mengirimkan saran kepada Gubernur Aceh terkait instruksinya mewajibkan perusahaan di luar Aceh untuk melakukan sertifikasi ulang dari pemerintah atau Kadin Aceh. KPPU menganggap, kebijakan ini justru akan menghambat masuknya perusahaan di luar Aceh sehingga akan terjadi dominasi pengusaha daerah di wilayah tersebut. “Tidak ada intensif bagi pelaku usaha Aceh untuk berprilaku lebih efisien dan kompetitif,” katanya.

Sementara saran yang ke empat dilayangkan kepada Menteri BUMN terkait pengadaan barang dan jasa dilingkungan BUMN yang bisa dilakukan dengan penunjukan langsung kepada BUMN atau anak perusahaan BUMN dan perusahaan yang berafiliasi dengan mereka. 

“Kami memahami ini dalam upaya membangun sinergi BUMN. Tetapi yang harus diperhatikan juga, masih ada perusahaan swasta dalam negeri yang akan terhambat untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Selain itu, langkah tersebut juga bisa memicu perusahaan yang ditunjuk untuk menyediakan barang yang tidak sesuai dengan standar,” katanya.

Dan saran ke lima diberikan kepada pemerintah DKI Jakarta terkait kebijakannya untuk menunjuk Bank DKI dalam program dana bergulir di Dinas Koperasi DKI Jakarta. KPPU menilai, harusnya pemerintah DKI Jakarta melakukan “competition for the market” layaknya “beauty contes” agar terbangun persaingan usaha yang sehat diantara pelaku industri perbankan di DKI Jakarta.(wh)