KPK Luncurkan Program Pilkada Berintegritas

KPK Luncurkan Program Pilkada Berintegritas
foto: detik.com

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak untuk memilih 260 bupati, dan sembilan gubernur akan berlangsung pada akhir tahun 2015 ini. Untuk menciptakan Pilkada serentak yang jujur, adil, dan transparan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan Program Pilkada Berintegritas.

Komisioner KPK, Adnan Pandu Praja menyatakan, dengan program Pilkada Berintegritas, pihaknya berperan sebagai trigger untuk menciptakan Pilkada serentak yang bersih. Hal ini, mengingat penyelenggaraan Pilkada rentan tersangkut politik uang. “KPK dalam tahun politik ini mencoba berperan sebagai trigger. KPK berupaya membantu menghadirkan penyelenggaraan Pilkada yang bersih dan jujur melalui Program Pilkada Berintegritas,” kata Adnan dalam peluncuran program Pilkada Berintegritas 2015 di Gedung KPK, Jakarta, Senin (31/8/2015).

Adnan menyatakan, Pilkada serentak merupakan momentum politik yang memiliki pengaruh besar bagi Indonesia. Menurutnya, Pilkada menghasilkan pimpinan daerah yang menentukan arah kemajuan bangsa. Adnan mengatakan, Pilkada serentak ini menentukan wajah daerah selama lima tahun ke depan, apakah daerah tersebut bisa bersih dari korupsi atau malah sebaliknya.

Hal ini mengingat dengan biaya kampanye yang cukup besar, dikhawatirkan kepala daerah terpilih akan berupaya untuk mengembalikan modal kampanye mereka. “Kita akan pilih gubernur dan bupati yang lima tahun ke depan menentukan apa daerahnya akan maju atau stagnan,” kata Adnan.

Untuk itu, dalam program Pilkada Berintegritas 2015 ini, KPK mengajak seluruh stakholder terkait pilkada, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sampai masyarakat dapat memastika‎n penyelenggaraan pilkada dapat berjalan bersih. Selain itu, KPK juga akan melakukan sosialisasi Pilkada Berintegritas 2015 ke sembilan provinsi dan dua kabupaten atau kota. Adnan berharap, dengan adanya kegiatan ini, pilkada dapat menghasilkan kepala daerah yang bebas dari praktik hitam dan perilaku koruptif serta yang mendukung pemberantasan korupsi.

“Kepala daerah yang terpilih semoga tak tertangkap KPK. ‎Kita harap yang terpilih adalah yang propemberantasan korupsi. Sehingga mampu menghadirkan kepala daerah yang jujur, amanah, dan mampu membawa kemakmuran bagi segenap rakyat Indonesia,” harapnya.  (bst)