KPK Komitmen Awasi Tata Kelola Dana Bansos

KPK Komitmen Awasi Tata Kelola Dana Bansos
Ketua sementara KPK Taufiqurachman Ruki bersama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menghadiri acara penyerahan seribu perangkat permainan anak antikorupsi (SEMAI), Rabu (8/7/2015). Arya wiraraja/enciety.co

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, pihaknya berkomitmen mengawasi tata kelola bantuan sosial (Bansos).

“Perlu dicermati adalah jangan sampai bansos di jadikan dana bancaan sosial,” ujar Ketua sementara KPK Taufiqurachman Ruki disela acara penyerahan seribu perangkat permainan anak antikorupsi (SEMAI) di Surabaya, Rabu (8/7/2015).

Dijelaskan Ruki, dalam peraturan kepala daerah yang telah disahkan, fungsi dana bansos di antaranya diperuntukkan bagi kesehatan, pendidikan, dan lain sebagianya.

KPK sebagai intitusi, tegas Ruki, tidak berwenang untuk mengkritisi dan melarang adanya dana bansos. “KPK tidak berwenanga untuk melarang adanya dana bansos karena hal tersebut telah memiliki peraturan yang legal. Tugas KPK adalah mengawasi mekanismenya. Jika ada yang tidak beres, maka tugas KPK untuk menindak hal tersebut,” tutur dia.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan dalam pemberlakukan dana bansos, Pemerintah Kota Surabaya melakukan mekanisme yang ketat dalam pelaksanaannya.

“Pemkot telah memformulasi mekanisme yang ketat terkait peruntukan dana Bansos. Sebelum menyetujui keluarnya dana tersebut kami melakukan dua kali survei. Setelah dana turun, kami pun melakukan pengawasan dan pendampingan agar serapannya jelas dan berhasil,” tandasnya.

Risma menambahkan, pasca program tersebut berjalan, pihak yang bersangkutan dituntut menyertakan laporan pertanggungjawaban yang sudah distandardisasi oleh pemkot.

“Jika laporan pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan, maka pihak yang bersangkutan akan dikenai sanksi berat dari pemkot dan lembaga-lembaga terkait,” terang dia.

Bantuan sosial produk kebijakan mengenai anggaran yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dan legislatif melalui mekanisme yang legal dan telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. (wh)