KPK-Kemenag Sepakati Honor Penghulu

KPK-Kemenag Sepakati Honor PenghuluKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agama (Kemenag) RI menggelar rapat koordinasi guna membahas tentang persoalan gratifikasi yang menyangkut praktik pelaksanaan nikah oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

KPK dan Kemenag menyepakati, jika seorang penghulu menerima sesuatu atau pemberian dari pihak yang menikah, maka itu termasuk sebagai penerimaan hadiah atau janji alias gratifikasi.

“Praktik penerimaan honor, tanda terimakasih, pengganti uang transport dalam pencatatan nikah adalah gratifikasi sebagaimana dalam Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,” kata Giri Supradiono, Direktur Gratifikasi KPK.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, dari hasil rapat itu disepakati pula bahwa, setiap penerimaan gratifikasi oleh penghulu harus dilaporkan kepada KPK. “Dan untuk memudahkan pelaporan, akan diatur mekanismenya kemudian,” tambah dia.

Giri menjelaskan, kondisi penerimaan gratifikasi oleh penghulu biasanya disebabkan oleh keterbatasan anggaran di KUA. Menurut Giri, anggaran operasional di KUA hanya Rp 2 juta per bulan. Pada tahun 2014, anggaran itu ditambah menjadi Rp 3 juta per bulan.

Namun menurut Giri, besarnya anggaran itu juga belum memenuhi biaya transportasi penghulu karena digunakan untuk operasional kantor. Kemudian tambah Giri, hanya sedikit penghulu yang memiliki alat transportasi melaksanakan tugasnya.

“Pada dasarnya enggak ada sarana dan prasarana penghulu untuk mendatangi pengantin. Inilah yang jadi celah untuk penerimaan gratifikasi,” ungkapnya. Oleh karena itu kata Giri, biaya operasional pencatatan di luar kantor dan di luar jam kantor akan dibebankan ke APBN.

“Perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 paling lambat 2014, sembari menunggu peraturan yang baru, Kemenang akan keluarkan Peraturan Menteri,” tuturnya.

Uang Transport

Sebelumnya, Menag Suryadharma mengatakan bahwa pemberian uang transportasi atau uang terima kasih kepada petugas KUA adalah hal yang wajar. Bahkan menilai pemberian uang transport kepada penghulu sudah menjadi tradisi.

“Masyarakat tahu pemerintah tidak sediakan uang tranport untuk mereka. Nah karena itu, supaya tugasnya berjalan dan si calon pengantin terlayani maka pihak yang menikah tidak segan-segan untuk memberikan ucapan terima kasih,” kata Suryadharma kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/12/2013) lalu.

Komisi VIII DPR RI yang menjadi mitra Kemenag juga memaklumi pemberian amplop kepada penghulu.

DPR dan pemerintah juga sepakat untuk mengatur batasan gratifikasi dari masyarakat terkait pencatatan pernikahan oleh penghulu di luar jam kedinasan dan di luar KUA. (kontan/bh)