KPK Ikat Prabowo dan Jokowi dengan Pakta Integritas

 

KPK Ikat Prabowo dan Jokowi dengan Pakta Integritas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan kembali turut ambil bagian demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan, serta bebas korupsi dalam pemilu 2014.

Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja mengatakan, calon presiden (capres) akan diundang untuk membuat pakta integritas, yang isinya dukungan terhadap KPK dan pemberantasan korupsi. “Dalam konteks pilpres, kami akan undang para capres untuk membuat pakta para capres, yang poin-poinnya agar mendukung KPK dan pemberantasan korupsi,” kata Adnan.

 Menurut Adnan, pakta integritas itu selanjutnya akan menjadi visi-misi capres, yang wajib dikerjakan setelah terpilih menjadi presiden. Namun Adnan mengatakan, tidak berhenti sampai pakta integritas. KPK juga akan melakukan inisiasi terhadap menteri yang ditunjuk oleh presiden terpilih.

Hal itu dimaksudkan agar semua menteri mengamalkan sumpah jabatannya dengan baik dan tahu mengenai bahaya korupsi.

 KPK kini tengah mendalami laporan harta kekayaan para capres dan cawapres yang telah diserahkan.

Selanjutnya KPK akan memveirifikasi langsung ke lapangan, dijadwalkan pekan ketiga Juni, KPK bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa mengumumkan harta kekayaan pasangan capres dan cawapres tersebut ke publik.

Dari data KPK, pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) telah pernah melaporkan hartanya ke KPK. Jokowi, yang juga pengusaha itu tercatat pada Maret 2012, sedangkan JK setelah melepas jabatan Wakil Presiden pada November 2009.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tercatat terakhir di KPK, Jokowi memiliki harta sekitar Rp 27,2 miliar dan USD 9.876.

Sedangkan JK memiliki total harta sekitar Rp 314,5 miliar dan USD 25.718. Sebagian besar harta mantan wapres tersebut dalam bentuk 12 lembar surat berharga, yang nilai totalnya sekitar Rp 220 miliar. Surat berharga itu dilaporkan JK sebagai perolehan sendiri dengan tahun investasi yang berbeda-beda, mulai dari 1952 hingga 1997.  (bst/ram)