KPK Baru Pelajari Data Risma Soal Kasus KBS

KPK Baru Pelajari Data Risma Soal Kasus KBS

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru mulai menelaah kasus permasalahan yang membelit Kebun Binatang Surabaya (KBS). Keterlibatan KPK itu didasarkan pada laporan yang dilakukan oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, akhir Januari lalu.

Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan, pihaknya memang telah menerima laporan dalam bentuk pengaduan masyarakat (duma) soal KBS. Ia mengaku jika hingga kini sudah ditindaklanjuti. Pengumpulan data-data (puldata) yang diserahkan oleh Risma sampai saat ini masih ia pelajari. Selanjutnya, KPK berencana untuk mengumpulkan keterangan (pulbaket).

“Waktu untuk mengumpulkannya 30 hari,” tegasnya setelah menghadiri acara seminar korupsi di hotel Santika Gubeng, Kamis (6/3/2014).

Johan mengakui, KPK kini terus mengumpulkan keterangan. Namun dirinya tidak mengetahui apakah penyidik KPK telah mendatangi KBS atau hanya melakukan monitoring.

“Kalau mendatangi KBS, penyidik kan nggak perlu harus memberitahu ke saya,” timpalnya.

Ia mengatakan, kemungkinan status KBS akan dinaikkan setelah pengumpulan pulbaket selesai. Johan menyebut, statusnya bisa naik ke penyelidikan bila diketahui ada kasus korupsi atau kerugian yang diderita KBS.

Setidaknya, dalam proses pulbaket dan puldata itu ada perkembangan. “Progress itu nanti yang akan kami sampaikan kepada yang melaporkan kasus. Kalau untuk dokumen yang kurang atau tidak, saya tidak tahu. Karena itu yang tahu, ya petugas KPK lainnya,” paparnya.

Saat didesak apakah kasus KBS bisa segera ditingkatkan ke penyelidikan, Johan menjelaskan kemungkinan itu bisa 50:50. “Naik atau tidaknya tergantung bukti yang ditemukan. Bisa saja kami minta data tambahan ke bu Risma kalau kita anggap masih kurang,” imbuhnya.

Apabila bukti untuk lanjut ke penyelidikan dianggap cukup, siapapun tidak akan mampu menghentikan penyelidikan hingga sampai ke jenjang penyidikan.

“Itulah mengapa KPK sangat butuh bukti untuk bisa menaikkan ke penyelidikan. Karena prosesnya tidak bisa dihentikan di tengah jalan,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, polemik yang terus melanda KBS membuat wali kota Surabaya, Tri Rismaharini melaporkan sejumlah pihak yang sebelumnya mengurus KBS ke KPK.

Selain soal perawatan satwa yang tak terurus baik, terdapat pula dugaan penyimpangan pada pengelolaannya. Sehingga hal itu menyebabkan kerugian negara. Risma menengarai banyaknya pertukaran satwa KBS yang tak sesuai prosedur oleh Tim Pengelola Sementara (TPS). Antara lain, pertukaran satwa dengan barang. Padahal sesuai ketentuan, seharusnya satwa hanya boleh ditukarkan dengan satwa juga. Risma juga mengungkapkan penemuan sejumlah uang di dalam brankas milik pengelola lama. (wh)