KPK Awasi Ketat Enam Provinsi

KPK Awasi Ketat Enam Provinsi
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha. foto: sandhi nurhartanto/enciety.co

Upaya meminimalkan tindakan korupsi di berbagai daerah di Indonesia terus digencarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Petugas antirasuah ini mempunyai program pencegahan agar tidak ada lagi yang melakukan tindakan merugikan keuangan negara.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha mengatakan pihaknya kini berusaha dan fokus melakukan perbaikan kepada enam provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Riau, Banten, Papua Barat dan Papua.

“Kami berusaha melakukan perbaikan agar keenam provinsi ini tidak lagi tersandung masalah korupsi. Bahkan di Riau sudah ada 3 gubernur yang tersandung kasus korupsi,” kata Priharsa Nugraha di Balai Kota Surabaya, Selasa (5/4/2016).

Ketiga gubernur Riau tersebut adalah Annas Maamun, Rusli Zainal dan Saleh Djasit. KPK berharap agar tidak ada lagi pemimpin daerah yang mencoba-coba melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dengan melakukan tindakan korupsi.

Sedangkan untuk provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat, menurut Priharsa Nugraha ada dana yang cukup besar yang rawan korupsi. Oleh karena itulah, pihak KPK mengunjungi kota Surabaya untuk mengaplikasikan pemanfaatan teknologi saat pelayanan kepada masyarakat.

“Surabaya terpilih sebagai kota ‘Best Practice’ dan dijadikan panutan bagi daerah lain agar segera mencontoh kota ini dalam hal pelayanan berbasis teknologi,” lanjutnya.

Ia melanjutkan, ada tiga sektor yang paling rawan tindakan korupsi. Pertama sektor pengadaan barang dan jasa, kedua sektor anggaran dan ketiga sektor perijinan. Untuk melakukan pencegahan terjadinya tindakan korupsi menurut Priharsa yakni dengan cara mempersempit ruang gerak oknum yang ingin melakukan tindakan korupsi.

KPK punya program pencegahan dengan mendorong daerah-daerah untuk melaksanakan e-governence dan Surabaya bisa dijadikan contoh sebagai tata kelola kota yang baik. Caranya dengan pemanfaatan teknologi yang bisa diakses oleh siapa saja sehingga tranparansi bisa dilakukan dan ruang gerak oknum yang ingin mempermainkan anggaran bisa dipersempit.

“Merupakan langkah yang bagus karena Kota Surabaya berkenan memberikan tools-nya untuk daerah lain,” pungkas dia. (wh)