Kontras Ngotot HAM Masuk Materi Debat Capres

 

Kontras Ngotot  HAM Masuk Materi Debat Capres

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan  ngotot agar materi HAM bisa masuk dalam debat Capres.  Lembaga yang pernah dipimpin Munir ini sudah jauh hari menginginkan materi tersebut masuk. “KPU selaku penyelenggara pemilu bertanggung jawab untuk menyajikan materi HAM dalam debat capres-cawapres,” kata Koordinator Badan Pekerja Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar.

Haris mengemukakan, materi HAM yang disajikan dalam debat harus mencerminkan bagaimana negara dalam lima tahun mendatang, mewujudkan tanggung jawabnya dalam memajukan, melindungi dan memenuhi HAM setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk mempromosikan HAM dalam praktik kebijakan luar negeri.

Kontras memandang materi penegakan HAM sangat penting mengingat UUD 1945 telah menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan ketentuan yang dimandatkan dan wajib dijalankan oleh pemerintah.

Selain itu, ujar Haris Azhar, Ketetapan MPR No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, juga memandatkan pemerintah untuk melakukan akselerasi kebijakan dan regulasi agar senapas dengan standar dan semangat HAM. “Sebagai negara anggota PBB dan Dewan HAM PBB, Indonesia memiliki kewajiban untuk meningkatkan standar perlindungan HAM di wilayah negaranya,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia telah meratifikasi delapan perjanjian internasional di bidang HAM, antara lain Kovenan Hak Sipil dan Politik, Kovenan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Anti Penyiksaan, Konvensi Menentang Rasial Diskriminasi, dan Konvensi Menentang segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Karena itu, ujar dia, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban melekat untuk memajukan, melindungi dan memenuhi HAM sesuai dengan ketentuan hukum HAM internasional tersebut. “Untuk itu, Kontras menegaskan bahwa capres dan cawapres yang akan berkontestasi, wajib memiliki pandangan, visi dan misi tentang HAM,” tegasnya.

Namun, setelah menyaksikan debat yang berlangsung di Balai Sarbini Jakarta, Senin (9/6), Kontras sangat menyesalkan bahwa tidak ada pertanyaan maupun pernyataan yang secara spesifik diajukan KPU melalui moderator guna memberikan ruang untuk menguji gagasan, visi dan misi para kandidat terkait kewajiban negara di bidang HAM selama lima tahun mendatang.

Lebih dari itu, ujar dia, HAM juga dipastikan tidak masuk dalam debat kandidat pada tahap ke dua hingga ke tahap kelima mendatang karena sesuai jadwal yang dikeluarkan KPU, materi debat hanya terfokus pada program pembangunan ekonomi, ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta sumber daya manusia (SDM).

“Absennya HAM dalam materi debat, dipertegas oleh sikap dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang tidak memasukan HAM kedalam materi debat,” katanya.

Ia menilai absennya materi HAM dalam debat adalah ironis mengingat Indonesia adalah salah satu anggota Dewan HAM PBB, dan dua tahun terakhir kondisi HAM di Indonesia mendapatkan catatan kritis dari PBB.

Kontras juga menilai hanya pada segmen keempat nuansa debat sedikit terlihat, yaitu ketika moderator memberikan kesempatan kepada para kandidat untuk saling bertanya.

“Hal positif dalam segmen ini adalah keberanian Jusuf Kalla, selaku Cawapres dari Joko Widodo, yang mengangkat dan menanyakan agenda Capres dan Cawapres nomor urut satu, terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu,” ujar Haris.

Ia menyayangkan jawaban dari Prabowo yang terkesan menyederhanakan pelanggaran HAM hanyalah persoalan pendidikan, dan menyederhanakan “represi” terhadap aktivis pro-demokrasi pada saat itu, serta Prabowo menyerahkan persoalan ini kepada atasannya pada saat itu. (ant/ram)