Koalisi LSM Gugat Putusan Pilkada Tak Langsung ke MK

Koalisi LSM Gugat Putusan Pilkada Tak Langsung ke MK
Sejumlah anggota DPR RI memprotes kepemimpinan Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso (tengah, tiga kiri) saat sidang paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/9/2014). foto:tribunnews.com

Koalisi Kawal RUU Pilkada  memastikan akan  mambawa putusan DPR terkait Pilkada Tak Langsung ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka beralasan jika pilkada dipilih oleh DPRD, berarti demokrasi sudah dibajak. Untuk itu, Koalisi Kawal RUU Pilkada Langsung siap mengajukan gugatan atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

LSM yang tergabung dalam Koalisi Kawal RUU Pilkada itu terdiri dari Perludem, ICW, Puskapol UI, Pattiro, Yappika, IPC, JPPR, TI Indonesia, YLBHI, LBH Jakarta, Demos, Wahid Institute (WI), Migrant Care, Solidaritas Perempuan, GPSP, KIPP. Kontras, Imparsial, Demos, Walhi, Sebumi, KPI, Fitra, Unas, SPN, Kasbi, LIMA, UBK, BEM UI, dan UKI-SBSI.

Hadir dari perwakilan LSM tersebut antara lain pakar hukum tata negara Dr Refly Harun, Anis Hidayah (Migrant Care), Titi Anggraini (Perludem), Abdullah Dahlan (ICW), dan Ivan Riansyah (Ketua BEM UI).

Menurut Anis Hidayah  dari Migrant Care, setidaknya ada empat poin penting dalam pengesahan RUU Pilkada ini, yaitu negara wajib menjamin, menghormati dan memenuhi hak-hak rakyat melalui pemilihan kepala daerah langsung.

“Kalau Pilkada lewat DPRD, maka dalam hal ini telah melakukan pelanggaran HAM,” tutur Anis.

Poin kedua, posisi Indonesia dalam proses demokrasi akan berjalan mundur kalau pilkada via DPRD, sekaligus akan mengembalikan rezim otoritarianisme. “Dan itu sebagai kemunduran luar biasa yang akan terjadi,” imbuhnya.

Poin ketiga, menyangkut hajat hidup orang banyak dan siapa yang menjamin kepala daerah lebih baik dengan dipilih DPRD tersebut. Keempat, terkait peran perempuan kalau sampai pemilihan kepala daerah dipilih DPRD itu ruang perempuan akan makin sempit untuk menjadi pemimpin daerah dan berkurang peranan politiknya.

“Dengan politik kita yang masih bersifat patriarki yang didominasi laki-laki, maka dengan dipilih DPRD peluang perempuan akan semakin sulit,” tegas Anis.

“Gugatan ke MK itu nantinya bukan saja dilakukan koalisi LSM ini, tapi juga DPD RI, Apeksi, APPSI, dan civil society yang lain. Hanya gugatan ke MK saja yang menjadi jalan satu-satunya jika pemilihan kepala daerah dipilih DPRD dan disahkan di DPR,”  tambah Refli Harun. (jpn/ram)