Kisruh Politik Khawatirkan Investor

 

Kisruh Politik Khawatirkan Investor

Gejolak politik yang saat ini dipertontonkan di parlemen mengkhawatirkan kalangan industri dan investor. Optimisme yang mencuat tinggi dengan aksi pembelian bersih investor asing secara kumulatif sebesar Rp 57,26 triliun pascaterpilihnya Joko Widodo – Jusuf kalla sebagai presiden mendadak berbalik arah usai pemilihan ketua DPR.

Aksi jual investor asing secara kumulatif tercatat Rp 46,596 triliun yang terjadi sejak undang-undang (UU) Pilkada ditetapkan dan mencapai puncaknya saat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dilantik.

Hal yang sama terlihat di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah di bursa yang mengalami penurunan drastis. “Bagi industri pertambangan, situasi ini merupakan isyarat nyata bahwa politik yang gaduh dan kisruh politik yang berkepanjangan di parlemen akan memicu ketidakpercayaan investor dan dunia usaha terhadap kepastian berusaha dan berinvestasi di dalam negeri,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) Poltak Sitanggang dalam releasenya yang di Jakarta, Rabu (8/10/2014).

“Arogansi kekuasaan yang terlihat jelas di gedung DPR/MPR dan dipertontonkan hingga dinihari tadi membuat kalangan investor yang semula percaya bahwa iklim usaha di negeri ini akan semakin baik di era Jokowi-JK berubah drastis dengan komposisi parlemen yang terlihat jelas dikuasai oleh oposisi pemerintah,” sambung Poltak.

Poltak mempertanyakan, apakah kondisi ini terjadi secara natural ataukah memang dikondisikan. Sebab, skenario politik yang dijalankan oleh pihak Koalisi Merah Putih saat ini, justru mengancam kedaulatan energi dan program hilirisasi yang menjadi amanah UU.

“Fakta bahwa sektor energi dan industri pertambangan masih menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia membuat rusaknya iklim investasi dan munculnya ketidakpercayaan investor terhadap kepastian berusaha. Ini akan berdampak besar terhadap upaya pemerintah mewujudkan kedaulatan energi,” katanya.

Dikatakan, keinginan Jokowi-JK untuk membangun Indonesia yang berdaulat di bidang energi dengan melakukan industrialisasi dan merampungkan hilirisasi di sektor pertambangan dan migas praktis terhambat karena mundurnya para investor.

Penguasaan SDA Indonesia yang saat ini praktis didominasi oleh kekuatan lama pemodal asing akan semakin sulit tergusur.

Industri smelter yang membutuhkan suntikan dana besar dan iklim politik yang kondusif praktis terhenti karena program-program maju yang sudah direncanakan pemerintah potensial dihambat oleh komposisi parlemen saat ini.

Di sisi lain, pemberantasan mafia migas dan mafia lain yang menguasai berbagai sektor perekonomian di negeri ini sebagai syarat utama agar kebocoran anggaran negara untuk pembangunan bisa potensial akan dihalang-halangi oleh berbagai akrobat politik yang terjadi di parlemen. (bst/ram)