KH Said Agil Siraj Kembali Pimpin PBNU

foto: antara
foto: antara

KH Said Agil Siraj kembali terpilih memimpin Nahdatul Ulama (NU) hingga 2020.  Dia akan berduet bersama KH Ma’ruf Amin yang terpilih sebagai Rais Aam menyusul mundurnya  KH Mustofa Bisri (Gus Mus).

Dalam sidang voting pemilihan ketua tanfidziyah PBNU di Alun-alun Jombang, Kamis (6/8/2015) dini hari, KH Said Agil Siraj berhasil menghimpun 287 suara, di bawahnya ada As’ad Ali dengan 107 suara, dan KH Sholahudin Wahid (Gus Sholah) 10 suara.

Sidang pemilihan yang dipimpin Sekretaris PWNU Jatim, Akhmad Muzakki sebenarnya akan melakukan pemilihan tahap dua karena syarat maju di pemilihan tahap dua bagi As’ad Ali adalah 99 suara. Namun mantan pimpinan Badan Intelijen Negara (BIN) itu memilih mundur dari pemilihan, dan memilih mendukung KH Said Agil Siraj.  “Saya memilih mundur dari pemilihan tahap dua, dan akan mendukung sepenuhnya KH Said Agil Siraj untuk kembali memimpin NU,” kata As’ad.

Sementara itu, Gus Sholah menegaskan bahwa produk yang dihasilkan pada Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-33 di Jombang, Jawa Timur cacat hukum. “Dari awal proses muktamar ini sudah bermasalah, orang dipaksa mengisi daftar calon anggota Ahwa. Kalau tidak, tidak boleh daftar,” tutur Gus Sholah di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur.

Gus Sholah menambahkan, rapat Ahwa itu juga memerlukan penekanan, tadi puncaknya ketika menentukan Ahwa. Sidang pleno menyatakan bahwa Ahwa berlaku mulai Muktamar ke-33 dan sudah masuk ke AD/ART.

“Berarti proses pemilihan anggota Ahwa dimulai hari ini, dengan melakukan pendaftaran calon anggota Ahwa oleh para peserta muktamar, bukan oleh panitia. Dan tiba-tiba diumumkan 9 nama, mohon maaf, saya tidak menolak tokoh-tokoh itu. Yang saya tolak adalah prosesnya,” tegas dia.

Dengan alasan itu, dia menegaskan apa pun hasil dari sidang Ahwa pastilah cacat hukum lantaran sejak awal penetapan anggotanya sudah salah. “Berarti kalau Ahwa cacat hukum, maka rois aam yang dihasilkan pun cacat hukum. Karena calon ketua umum harus mendapatkan persetujuan rois aam, otomatis produknya juga cacat hukum,” ‎pungkas Gus Sholah. (bst/lp6)