Ketua REI : Jatim Butuh 10 Kawasan Industri Baru

 

Ketua REI : Jatim Butuh 10 Kawasan Industri Baru

Proses industri properti di Jawa Timur diprediksi cerah. Hal ini menyusul bakal dioperasikanya sejumlah proyek prestisius yang mendukung  penyediaan infrastruktur di provinsi berpenduduk sekitar 37 juta jiwa ini.

Hal itu ditegaskan Ketua REI Jatim Erlangga Satriagung di sela rapat jelang pelaksanaan jelang pelaksanaan Musda Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur XIII-2014. Musda REI tersebut bakal dilangsungkan di Kota Batu, 17-19 Juni 2014, Senin (16/6/2014.

“Jawa Timur memerlukan 5–10 kawasan industri terpadu baru untuk menyongsong masuknya investasi industri,” ujar Erlangga.

Dia lalu menyebut jalan tol Surabaya-Mojokerto-Kertosono sampai Ngawi yang tak lama lagi akan beroperasi. Pada saat yang sama, double track kereta api Surabaya Madiun-Solo-Jogja sedang dikembangkan.

Maka, terang dia, industri akan mencari tempat sejalan dengan pengembangan tersebut. “Wajar kalau industrial estate akan berekspansi di Jombang sampai Madiun. Dengan acuan itu, diharapkan matarantai pengembangan properti mulai dari Mojokerto-Jombang-Kertosono–Ngawi akan makin tumbuh sebagai kawasan pengembangan usaha dalam lima tahun ke depan,” terang Erlangga.

Dia lalu menjelaskan, pusat-pusat pergudangan akan mengawali support pada industry. Disusul kemudian kawasan industri akan menjadi sentra manufacturing baru, diikuti oleh pendirian non residensial yang akan menunjang bisnis dan industri.

Baru pada jarak waktu yang tidak lama akan menjamur industri perumahan, hunian pemukiman secara terpadu. Pasar, mal, supply chain hub akan ikut dengan seluruh mata rantai berikutnya.

“Konsentrasi baru akan menjadi daya pikat berinvestasi sekaligus sebagai tempat kerja baru yang makin nyaman dan lengkap dengan kawasan terpadu,” papar alumnus ITS Surabaya ini.

Kata Erlangga, sudah dapat dipastikan bahwa area ring satu Gresik, Surabaya, Sidoarjo makin tidak cukup lagi untuk mengembangkan industri yang investasinya makin besar. Ini terkait dengan pengembangan industri dan perluasan usaha mata rantainya.

Lantas, apa yang harus dipersiapkan? Menurut Erlangga, saat ini perlu membangun dan menyadarkan banyak pihak pada kebutuhan planner secara terintegrasi. Kebutuhan kebijakan di kawasan kabupaten/kota yang ada dalam lintasan ini harus mulai ikut disiapkan perangkat lunak kebijakan. Juga penyiapan lahan, tata ruang, sampai mendorong SMK dan pendidikan yang terkait dengan alih budaya dari konsentrasi pertanian ke industri, jasa dan layanan bisnisnya.

Setiap industri properti bergerak, sebut dia, ada 174 jenis usaha matarantai akan ikut dalam gerbong pergerakan dan layanan publik untuk energi, listrik, transportasi menjadi wewenang pemerintah memikirkan secara terpadu.

“Kebutuhan mendesak untuk tumbuhnya pelaku usaha properti berskala sedang dan menengah di daerah baru, menjadi tantangan pemerataan dan meningkatkan pengusaha lokal untuk berperan dalam pengembangan properti wilayah,” tandas Erlangga.

Yang menarik, sebut Erlangga, indeks harga properti residensial (IHPR) Surabaya kini lebih tinggi dibandingkan IHPR Jabodetabek-Banten. IHPR Surabaya tercatat 219.96, sedang  IHPR Jabodetabek-Banten 169.32.

Hal ini, terang Erlangga, mengindikasikan bahawa perubahan harga properti di Surabaya lebih fantastis. Kenaikan harga tanah di Surabaya menjadi pemicu paling kuat terhadap perubahan harga perumahan. “Di Jakarta harga tanah naik 100 persen, tapi di Surabaya harga tanah bisa naik 200 persen,” paparnya. (wh)