Keterbatasan Fiskal, Asuransi Pertanian Ditunda

Keterbatasan Fiskal, Asuransi Pertanian Ditunda

Rencana  Pemerintah  menggulirkan program Asuransi Pertanian ditunda. Mestinya, program yang menjadi  bidang garap Kementerian Pertanian tersebut, dijalankan tahun ini setelah digodok sejak 2012 lalu.

Program yang sepenuhnya ditanggung APBN ini ditunda untuk sementara waktu. “Penerapan asuransi pertanian dengan menggunakan APBN ditunda. Ini tak lepas dari keterbatasan fiskal pemerintah. Apalagi, makin luasnya wilayah areal pertanian yang terdampak bencana sehingga dibutuhkan langkah pemulihan segera,” kata Direktur Pembiayaan Ditjen Sarana dan Prasarna Kementan Mulyadi Hendiawan.

Menurut dia, anggaran asuransi pertanian sebesar Rp 162 miliar itu awalnya akan menjadi jaminan dalam APBN. “Sumber pendanaan berasal dari dana kontigensi tanggap darurat sektor pangan, sebagai gantinya pemerintah memfokuskan pada perbaikan infrastruktur seperti perbaikan irigasi sekunder dan tersier yang rusak terkena banjir,” katanya.

Adapun bagi petani yang sawahnya terkena puso akan memperoleh penggantian benih dan sarana produksi pertanian senilai Rp 3,7 juta per hektare. Adanya bencana banjir yang memungkinkan masih terjadi dan meluas, sehingga berpotensi meningkatkan yang terkena puso.

Sebagai informasi,  program asuransi pertanian sudah dirintis dalam skala kecil sejak tahun 2012. Petani dapat mengklaim Rp 6 juta per ha apabila terkena puso. Untuk itu, petani harus membayar premi Rp 36.000 per ha (20 prsen). Adapun pemerintah membayar Rp 180.000 atau 80 persen.

Asuransi ini digagas sebagai langkah pemerintah menyelamatkan petani kala bencana menerjang. Cakupan usaha pertanian padi yang diproteksi adalah 70% sawah yang puso, dengan tiga kategori yakni banjir, kekeringan, dan serangan Organisme Tanaman Penganggu (OPT).

Program asuransi diprioritaskan pada lahan pertanian yang dinilai rawan terkena puso dari tiga kategori itu. Apabila lahan terkena puso, petani akan mendapatkan klaim pembayaran sebesar Rp 6 juta.

Sesuai prosedur, petani yang padinya puso melaporkan pada ketua kelompok taninya, lalu mantra tani mencatat dan selanjutnya dibuatkan SK (surat keputusan) oeh Dinas Pertanian kabupaten/kota setempat. SK tersebut dikirimkan pada Dinas Pertanian Jatim. (ram)