Ketentuan PBB Migas Akhirnya Direvisi

Ketentuan PBB Migas Akhirnya DirevisiKetentuan mengenai pengenaan pajak bumi dan bangunan (PBB) wilayah kerja migas akhirnya direvisi. Kebijakan berlaku efektif pada 1 Januari 2014 diyakini akan membuat kegiatan eksplorasi migas bisa lebih agresif.

Sebelumnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 mengenai PBB menyatakan perusahaan-perusahaan migas harus membayar PBB dengan memperhitungkan seluruh luas wilyah kerja lepas pantai walaupun belum dimanfaatkan seluruhnya.

Selanjutnya, Ditjen Pajak menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomro PER-45/PJ/2013 berlaku sejak 1 Januari 2014 yang menyebutkan PBB hanya dikenakan pada wilayah migas yang digarap saja.

Kepala Bagian Humas SKK Migas Elan Biantoro mengatakan, PBB sebelumnya dikenakan pada seluruh wilayah kerja migas milik kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Pengenaan PBB tersebut membuat kontraktor harus menyisihkan anggaran hingga jutaan dolar hanya untuk membayar pajak. Sementara, sebagian besar kontraktor baru mengeksplorasi wilayah kerja tersebut sehingga belum memperoleh pendapatan. (inv/bh)