Kepatuhan Rendah, 30 Juta orang Tunggak Pajak

Kepatuhan Rendah, 30 Juta orang Tunggak Pajak
Menkeu M. Chatib Basri bertemu Wali Kota Surabaya di Balai Kota, Senin (8/9/2014).

Meski tingkat pendapatan para wajib pajak perorangan kian tinggi namun disadari kepatuhan wajib pajak masih rendah. Hal ini diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu), Fuad Rahmany membeberkan sebanyak 30 juta orang tidak membayat pajak.

“Kebanyakan wajib pajak yang termonitor berdalih usahanya merugi. Itu alasan klasik,” ujarnya di sela-sela prosesi penandatanganan kerjasama optimalisasi penyerapan pajak bersama Pemkot Surabaya di Balai Kota Surabaya, Senin (8/9/2014).

Menurut Fuad, berdasarkan data Kemenkeu, dari total 12 juta wajib pajak badan (non-perorangan) hanya 5 juta yang sudah menghasilkan laba usaha. Dari jumlah tersebut, hanya 550 ribu atau 11 persen yang rutin melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan.

Sedangkan wajib pajak pribadi diperkirakan mencapai 30 juta orang tidak membayar pajak. “Sejauh ini, mekanisme perhitungan pajak didasarkan pada self-assessment,” ujarnya.

Artinya, wajib pajak menghitung sendiri serta membayar sendiri pajaknya. Dengan kata lain, semua bergantung pada tingkat kepercayaan terhadap wajib pajak.

Masalahnya, dengan sistem seperti ini, Fuad mengatakan sudah terbukti hanya 10 sampai 20 persen yang benar-benar membayar pajak sesuai ketentuan. Oleh karenanya, data yang disampaikan perlu diuji dan diperiksa ulang.

Nah, untuk melakukan pemeriksaan tersebut bagi Kemenkeu bukan perkara gampang. Pasalnya, Kemenkeu harus memonitor sekian banyak potensi pajak di seluruh Indonesia ditengah keterbatasan tenaga.

“Makanya, kami berinisiatif bekerja sama dengan pemerintah daerah karena pemerintah daerah memiliki informasi tentang transaksi hotel, properti, restoran, dan sebagainya sehingga dengan itu bisa diuji kebenarannya. Harapannya, tingkat kepatuhan pembayaran pajak bisa naik,” terang Fuad.

Menkeu, M. Chatib Basri juga menambahkan selama 40 tahun terakhir, sumber pajak terkonsentrasi pada perusahaan saja. Teruutama yang bergerak di bidang pertambangan, energi dan perkebunan.

Apalagi dengan turunnya harga komoditas energi dan pertambangan di pasaran, maka hal itu berdampak pada tingkat penerimaan sektor pajak. Menyadari hal tersebut, Kemenkeu mulai menggeser fokus sumber pajaknya pada wajib pajak perorangan yang selama ini sering luput dari pantauan.

Alumnus Australian National University ini menjelaskan bahwa sebenarnya perihal pembayaran pajak perorangan bukanlah hal yang rumit. Yang perlu dilakukan hanyalah kroscek data.

Dia mencontohkan, ada seorang yang mengaku pendapatannya tidak besar, namun ternyata dia punya lima apartemen dan tujuh mobil. “Kalau dibandingkan dengan pembelian lima apartemen dan tujuh mobil itu tentu income-nya harus cukup dong. Nah, kalau income cukup berarti pajak harus bayar kan. Dengan begitu, kita akan bisa kejar penerimaan dari sektor pajak,” pungkas Chatib. (wh)