Kementerian Agraria Bakal Hapus Pajak bagi Lahan Pertanian

Kementerian Agraria Bakal Hapus Pajak bagi Lahan Pertanian
sumber foto: Love Indonesia

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membawa kabar gembira untuk petani di seluruh Indonesia. Ditegaskan oleh Menteri ATR BPN, Ferry Mursyidan Baldan bahwa pihaknya akan membebaskan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi lahan pertanian.

“Kita sedang menyiapkan kemudahan bagi pemilik lahan pertanian untuk bebas dari PBB, nah sekarang ini sedang kami kaji,” ungkap Ferry kepada wartawan saat memberi kuliah umum di Kampus C Universitas Airlangga Surabaya, Jumat (10/4/2015).

Mantan anggota Komisi II DPR RI itu juga akan menerbitkan regulasi hak atas tanah pertanian yang dikelola sekelompok masyarakat dengan ketentuan tidak dapat beralih fungsi atau pindah kepemilikan. Seperti halnya lahan pertanian di Grobokan, Jawa Tengah, jika berkualitas dan subur akan dikelola dengan batasan sesuai aturan pemanfaatannya.

“(Masyarakat) diberikan kesempatan menggarap jika terjadi premium di perkotaan maka itu harus ada suatu ‘punishment’ (hukuman), jangan dibiarkan penyempitan lahannya,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu menyinggung soal perbaikan pelayanan dan penyederhanaan tarif mengurus dokumen pemilikan lahan tanah. Pelayanan optimal itu untuk mencegah konflik hak atas kepemilikan lahan akibat mengabaikan prosedur administrasi.

Ferry menyebutkan, pihaknya mengedepankan formula mediasi untuk pemanfaatan dan kegunaan lahan tanah dalam menyelesaikan setiap konflik kepemilikan. “Hal itu disebabkan oleh dua hal utama yakni terlalu banyaknya istilah hak atas tanah dan beban bea dan pungutan yang terlalu banyak,” akunya.

Oleh sebab itu, kementerian yang dipimpinnya berkomitmen untuk melakukan penyederhanaan hak atas tanah menjadi hak milik dan hak pakai saja. Selain itu, pihaknya melakukan reformasi pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Kita ingin memunculkan perasaan tinggal di negeri sendiri bagi warga negara. PBB ini membuat orang seolah tinggal bukan di tempat miliknya. PBB hanya akan dikenakan atas tanah-tanah komersil,” imbuhnya.(wh)