Kemensos Kucurkan Rp 8 M untuk Dolly

 

Kemensos Kucurkan Rp 8 M untuk Dolly

Jelang penutupan lokalisasi Dolly, Pemerintah Kota Surabaya makin intens melakukan kordinasi dengan Kementerian Sosial. Senin (2/5/2014), Wali Kota Tri Rismaharini bertemu Menteri Sosial Salim Segaf al Jufri. Dari pertemuan tersebut, diputuskan penutupan Dolly dimajukan sehari, yakni tanggal 18 Juni 2014.

Kepala Dinas Sosial Surabaya Supomo mengungkapkan, majunya jadwal penutupan disesuaikan dengan jadwal Mensos yang ingin hadir langsung.

“Pak Menteri sangat apresiasi terhadap upaya-upaya yang dilakukan pemkot, Pak Menteri kepingin hadir secara pribadi di acara ini. Karena tanggal 29 Juni Pak Menteri ada acara ke Papua, jadi dimajukan sehari tanggal 18,” tuturnya kepada wartawan, Selasa (3/5/2014).

Dikatakan Supomo, Kementerian Sosial akan mengucurkan dana sebesar Rp 8 miliar. Skema pencairannya, dana dari Kemensos itu akan diberikan ke Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

“Setelah itu dari LKS bekerja sama dengan Bank Jatim. Nanti Bank Jatim yang bantu membayarkan di lapangan. Itu untuk PSK dan mucikari di Dolly dan Jarak,” urainya.

Supomo berjanji pihaknya akan mengupayakan pencairan sebelum 18 Juni. “Bu Wali berharapan jangan sampai mundur dari 18 Juni. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau uang sudah turun nanti langsung didistribusikan sebelum itu,” ujarnya.

Ia menambahkan, uang santunan kepada mucikari berasal dari Pemerintah Provinsi Jatim, yakni sebesar Rp 5 juta. Jumlah mucikari yang terdaftar, lanjutnya, lebih dari 300 orang. Sedangkan PSK akan mendapat santunan sebesar Rp 3 juta. Jumlahnya kurang lebih mencapai 1.020 orang.

Supomo menegaskan Pemerintah Kota Surabaya akan kukuh pada rencananya. Menurutnya, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 menjadi acuan pemkot.

“Dalam menegakkan perda kita tidak perlu kesepakatan warga. Karena perda itu sudah ada mulai tahun 1999,” katanya.

Untuk pendataan dan pendekatan, sambungnya, dilakukan secara terintegrasi dengan SKPD terkait seperti Bapemas, Dinsos, Kecamatan, Kelurahan, hingga RT dan RW.

“Dan yang kita data nggak cuma PSK dan mucikari, tapi juga warga terdampak,” tandasnya. (wh)