Kemenhub Instruksikan Penertiban Perusahaan Bongkar Muat

Kemenhub Instruksikan Penertiban Perusahaan Bongkar Muat
foto:bisnis.com

Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Bobby R Mamahit melalui surat kawat (telegram) menginstruksikan seluruh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi provinsi di seluruh Indonesia untuk melakukan penertiban terhadap perusahaan bongkar muat (PBM). Mereka diminta melakukan evaluasi dan melaporkan terhadap izin usaha dan kegiatan usaha bongkar muat.

Dalam surat kawat No 34/PHBL/15 tertanggal 14 Juli 2015, Dirjen Perhubungan Laut juga menginstruksikan untuk menghentikan semua kegiatan bongkar muat yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak memiliki usaha bongkar muat sesuai peraturan menteri (PM) No 60 tahun 2014.

Dinas perhubungan provinsi juga diminta untuk melakukan pencabutan izin usaha  apabila terdapat PBM yang tidak lagi beroperasi serta tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku yakni PM 60/2014.

“Karena banyak kegiatan bongkar muat yang dilakukan oleh sekelompok usaha yang tidak berizin, atau dilakukan oleh perusahaan bongkar muat yang izinya sudah habis masa berlakunya,” jelas Bobby.

Untuk itu dalam surat berjudul evaluasi penertiban serta laporan kegiatan izin usaha bongkar muat, Bobby meminta agar dinas perhubungan provinsi melakukan penyesuaian persyaratan administrasi dan teknis untuk kegiatan usaha bongkat muat sesuai PM 60/2014.

Atas kebijakan ini, Bobby sudah memperkirakan akan ada aksi protes dari pihak-pihak yang merasa di rugikan. Namun, dia menegaskan bahwa penertiban harus dilakukan.

Untuk itu, dalam melakukan penertiban kegiatan usaha bongkar muat ini, Bobby minta dishub provinsi berkoordinasi dengan otoritas pelabuhan/kepala KSOP/kepala UPT di pelabuhan. (wh)