Kemenhub Ancam Bekukan Izin Usaha 8 Maskapai

Kemenhub Ancam Bekukan Izin Usaha 8 Maskapai
Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Suprasetyo, foto: sinarharapan.co

Kementerian Perhubungan ancam akan membekukan izin delapan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal, tidak berjadwal dan cargo, jika hingga 30 september 2015 belum memenuhi persyaratan memiliki 5 pesawat dan menguasai 5 pesawat sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) butir b, UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Jika sampai batas waktu yang ditentukan delapan maskapai ini tidak juga berhasil memenuhi ketentuan maka terhitung mulai tanggal 1 Oktober sampai 31 Oktober 2015 Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (SIUAUN) maka delapan maskapai tersebut akan di bekukan dan tidak boleh beroperasi.

“Jika setelahnya, maskapai tidak juga mampu memenuhi memiliki 5 pesawat dan menguasai 5 pesawat, maka Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga (SIUAUN) berjadwal dan tidak berjadwal dinyatakan tidak berlaku lagi,” kata Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Suprasetyo di Jakarta, Kamis (3/8/2015).

Delapan badan usaha yang terancam dibekukan izinya adalah PT Indonesia AirAsia. Extra (berjadwal) hanya menguasai 5 pesawat, PT Transnusa Aviation Mandiri (berjadwal dan tidak berjadwal) hanya memiliki 5 pesawat dan menguasai 4 pesawat, PT Mylindo Airlines (berjadwal cargo) memiliki 1 pesawat dan menguasai 1 pesawat, PT Jayawijaya Dirgantara (tidak berjadwal) memiliki 2 pesawat, PT Aviastar Mandiri (berjadwal dan tidak berjadwal) memiliki 9 pesawat dan 1 dikuasai.

PT Aviastar memenuhi untuk berjadwal tapi tidak memenuhi untuk tidak berjadwal. Dan PT Tri MG Inter Asia (berjadwal cargo dan tidak berjadwal) hanya memiliki 2 pesawat dan menguasai 3 pesawat. Tri MG Inter Asia memenuhi ketentuan untuk tidak berjadwal namun tidak memenuhi untuk berjadwal cargo. PT Asian One Air (tidak berjadwal) dan PT Matthew Air Nusantara karena masing-masing hanya memiliki 1 pesawat dan menguasai 1 pesawat,

Suprasetyo yang didampingi Kapuskom Publik Kemenhub JA Barata dan Staf. Khusus Menteri Perhubungan Hadi M Djuraid mengatakan, pembekuan SIUAUN dilakukan dalam rangka menegakkan aturan. Apalagi sejak Oktober 2014 Kemenhub secara intens sudah mengingatkan dan mengundang pemilik dan manajemen maskapai untuk melakukan pemenuhan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Selain akan mencabut delapan maskapai berjadwal, tidak berjadwal dan cargo jika sampai 30 September 2015 tidak bisa memiliki 5 pesawat dan menguasai 5 pesawan, Kementerian Perhubungan juga melakukan perubahan batas atas dan bawah tiket penerbangan.

Alasan perubahan tarif batas atas dan bawah tiket maskapai penerbangan ini karena terjadinya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap USD, sehingga harga-harga komponen mengalami kenaikan yang pada akhirnya mengakibatkan biaya operasional mengalami kenaikan diatas 10 persen dalam tiga bulan berturut-turut.

‘’Ini yang menjadi dasar pemerintah menaikkan tarif  batas atas tiket maskapai,’’ jelas Suprasetyo. (wh)