Kemendagri Digeledah KPK, E-KTP Dihentikan 2 Bulan

Kemendagri Digeledah KPK, E-KTP Dihentikan 2 Bulan
Mendagri, Tahjo Kumolo saat meninjau layanan terpadu satu atap milik Pemkot Surabaya bersama Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, Rabu (26/11/2014).

Setelah dilakukan penggeledaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ditjen Dukcapil beberapa hari yang lalu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) langsung menegaskan untuk menghentikan program E-KTP selama dua bulan. Diakui oleh Mendagri, Thajo Kumolo pemberhentian program E-KTP ini untuk dilakukan karena terjadi banyak masalah dan akan segera dievaluasi hingga dua bulan ke depan.

“Masalah E-KTP masih perlu disempurnakan, karena menyangkut data penduduk. Masih ada data ganda, dan dari wawancara saya banyak masyarakat yang belum mendapatkan E-KTP. Kalau nggak ada masalah nggak mungkin KPK melakukan sidak ke Mendagri,” tegasnya saat ditemui wartawan saat di Balai Kota Surabaya, Rabu (26/11/2014).

Pihaknya juga tidak mempermasalahkan jika pemberhentian program E-KTP ini ditentang oleh DPR. Menurutnya, pihaknya sudah memberikan klarifikasi kepada DPR bahwa terjadi kekacauan dalam program E-KTP. Mulai dari server di negara lain, data ganda, hingga E-KTP palsu.

“Kami tidak melarang (DPR). Kami ada data (E-KTP) palsu dan data asli juga ada. Makanya kami meminta dua bulan untuk dievaluasi. Sedangkan soal server pada 2011-2012 remotnya dari luar negeri. Sekarang akhir 2014 ini kita harap bisa kerjasama dengan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi),” bebernya.

Menurut Tjahjo, masalah E-KTP buktinya sudah jelas, termasuk jumlah E-KTP yang dipalsukan. Semua data itu menurutnya sudah diserahkan ke KPK dan pihaknya menyerahkan penuh masalah ini. “Saya bertemu dengan KPK, saya dikasih tahu, ibarat buah apel, di tubuh Kemendagri banyak ulatnya. Ya saya persilahkan jika KPK mengambil ulat-ulat itu. Kalau DPR mengatakan ngga ada masalah E-KTP, kami ada datanya. Kami tidak akan mengganggu langkah KPK ini,” tegasnya.

Terkait kerjasama dengan BPPT nantinya, Tjahjo mengaku masih menunggu hasil dari investigasi KPK lebih lanjut. “Nunggu hasil KPK dulu, nunggu dua bulan ditjen kami melakukan evaluasi dulu. Tim menkopolhukam juga sedang bekerja. Ini kan ada datanya biar masalah clean and clear,” tambahnya. (wh)