Kemenag segera Sosialisasikan Biaya Nikah

 

Kemenag segera Sosialisasikan Biaya Nikah

Kementerian Agama (Kemenag) siap untuk menyosialisasikan peraturan terbaru terkait Kantor Urusan Agama (KUA). Kesiapan ini menyusul telah disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) No 48/2014 tentang Perubahan Atas PP  No 47/2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Agama.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta jajarannya baik di wilayah maupun di kabupaten kota segera menyosialisasikan kepada masyarakat. “Saya berharap seluruh jajaran Kanwil, Kankemenag, untuk bisa menyosialisasikan isi PP ini,” kata Lukman di kantornya, Kamis (10/7/2014).

Menurut Lukman, inti dari PP ini adalah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat termasuk jajaran Kementerian Agama (KUA dan para penghulu), terkait pelaksanaan proses pernikahan, khususnya yang terkait dengan pembiayaan dan tata cara pernikahan.  “PP ini mengatur bahwa seandainya pernikahan dilakukan di kantor KUA dan pada jam kerja, maka itu gratis. Sementara jika dilakukan di luar KUA dan di luar jam kerja, maka ada ketentuan yang menyangkut biaya,” ujarnya.

Dia merinci jika karena satu dan lain hal harus menggunakan tempat lain di luar KUA apalagi di luar jam kerja maka ada biaya-biaya yang harus menjadi beban masyarakat itu sendiri dan itu sudah ditentukan di PP tersebut besaran uang yang harus dibebankan.

Sementara itu, Kanwil Kemenag Jatim Mahfud Shodar saat dikonfirmasi terkait kesiapan melakukan PP yang baru di Jatim mengatakan, masih menunggu informasi lebih lanjut dari Kemenag Pusat. Namun jajaran di Kanwil Kemenag Jatim, siap untuk segera mensosialisasikan dengan mengumpulkan para pejabat KUA di seluruh Jatim.

Mahfud Shodar berharap, dengan diberlakukannya PP ini, tidak akan terulang kembali kasus pidana yang menimpa pejabat KUA di Jatim. “PP ini akan memperkuat kinerja dari KUA,” paparnya.

Seperti diketahui, setelah berlaku lebih dari 10 tahun, PP  No 47/2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Agama akhirnya direvisi. Selain itu, PP ini juga mengatur bahwa  penerimaan Negara bukan pajak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan atas pencatatan pernikahan dan rujuk yang dilakukan di luar KUA sebesar Rp. 600 ribu.

“Salah satu pertimbangan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah untuk meningkatkan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk,” jelasnya. (wh)