Kejati Jatim Temukan 90 Perusahaan Ilegal

 Kejati Jatim Temuan 90 Perusahaan Bodong
foto:news.com.au

Tim intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim telah selesai mengumpulkan data (puldata) dan pengumpulan keterangan (pulbaket) terhadap puluhan perusahaan baik Perseroan Terbatas (PT), Usaha Dagang (UD) serta CV dan yayasan yang diduga ilegal.

Pemeriksaan ini dilakukan Kejati Jatim terkait laporan yang diterima dari masyarakat bila perusahaan atau yayasan tersebut diduga berdiri secara ilegal atau tidak berijin.

Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Jatim Andi Herman mengatakan timnya usai memeriksa telah menyerahkan laporan tersebut ke jaksa yang berwenang untuk menanganinya. Dan ditemukan ada puluhan perusahaan yang diduga menyalahi aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Tugas kami mendata bukti perusahaan yang diduga ilegal. Dan ditemukan 90 perusahaan yang diduga menyalahi aturan,” tegasnya, Sabtu (23/8/2014).

Dari pendataan Kejati Jatim, puluhan perusahaan tersebut, diketahui ada yang menyelewengkan perizinan dan perusahaan yang sudah di-black list (masuk daftar hitam red) pemerintah.

Sayangnya, Andi tidak mau membuka nama perusahaan yang diduga ilegal tersebut. Ia hanya mengatakan bila puluhan data tersebut telah diserahkan baik ke Pidana Umum (Pidum), Pidana Khusus (Pidsus) maupun Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).

“Yang masuk black list misalnya salah satu PT itu dulunya rekanan pemerintah suatu daerah untuk mengerjakan proyek namun tidak pernah diselesaikan. Kemudian perusahaan itu pindah ke daerah lain untuk ikut lelang pekerjaan. Ini yang coba kami berantas,” ujarnya.

Usai diteliti Kejati Jatim, ke 90 perusahaan tersebut dilimpahkan ke bagian yang berwenang menangani untuk diteliti kembali. Bila dari penyelidikan ditemukan benar perusahaan tersebut salah maka bisa diajukan kepengadilan oleh kejaksaan untuk dibubarkan.

“Lebih tepatnya ke Asdatun untuk mendapatkan datanya,” tutupnya.

Sementara itu, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Rodip Sukarman mengatakan pihaknya memang telah menerima limpahan data dari intelijen tentang perusahaan yang mokong.

Sayangnya, Rodip mengaku lupa jumlah pastinya perusahaan yang diduga menyalahi aturan tersebut. Begitupun juga nama perusahaan tersebut.

“Kalau datanya besok Senin saja. Karena dibawa oleh Kasie yang menanganinya ya,” kata Rodip. (wh)