Kejati Jatim Ancam Hukum Mati Penyeleweng Bantuan Kelud

Kejati Jatim Ancam Hukum Mati Penyeleweng Bantuan Kelud

Warning tegas disampaikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menyusul banyaknya bantuan buat pengungsi Gunung Kelud. Kejati bakal menindak tegas penyeleweng yang mengkorupsi bantuan Kelud dengan hukuman maksimal.

“Ancaman hukumannya adalah hukuman mati,” tegas Kajati Jatim Arminysah dalam acara Coffe Morning di lantai 8 Kantor Kejati Jatim, Kamis (20/2/2014).

Kata dia, hukuman mati tersebut sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Dalam UU tersebut tertulis bila tindak pidana dilakukan dalam keadaan tertentu, sanksinya adalah pidana mati bisa dijatuhkan.

Menurut Arminysah, dalam keadaan tertentu ini diartikan adalah negara dalam kondisi keadaan darurat, bencana alam nasional, dan lain sebagainya.
Pengelola bantuan dalam hal ini yang ditunjuk kemudian melakukan tindak pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman seperti yang dimaksud.

“Yang dimaksud pengelola bantuan mereka adalah pemerintah kabupaten atau kota di kawasan Gunung Kelud serta pemerintah provinsi yang bertugas untuk mengelola bantuan,” tandas Arminsyah.

Tak hanya itu, Kejati juga mengimbau kepada pihak yang telah ditunjuk mengelola bantuan. “Jangan sampai melakukan penyelewengan bantuan.
Kami memperingatkan kepada perusahaan-perusahaan atau rekanan di bidang jasa ataupun LSM (lembaga swadaya masyarakat) untuk tidak bertindak macam-macam. Organisasi swasta lain yang turut mengelola bantuan tetapi tidak disalurkan, maka hukumannya akan sama,” ucap Arminysah.

Dia melanjutkan, pelanggaran atau tindak pidana pencurian bahan-bahan yang akan didistribusikan ke lokasi bencana juga mendapat atensi khusus. Untuk tindak pencurian kita kenakan Pasal 363 KUHP.

“Bila dalam keadaan darurat, ini hukumannya bisa lebih berat. Kalau biasanya hukumannya lima tahun, kalau dalam bencana nasional bisa bertambah menjadi tujuh tahun,” bebernya. 

Untuk tindakan preventif, saat ini Kejati Jatim telah menyebarkan intel di setiap lokasi bencana. Tim ini bertugas memantau dan melaporkan perkembangan bila dirasa ada penyelewengan bantuan Kelud. 

“Dalam kondisi bencana alam nasional seperti yang terjadi di Gunung Kelud ini, tentu banyak sumbangan yang mengalir baik dari swasta maupun pemerintah. Kita pastikan bagi pengelola bantuan untuk tidak bertindak melanggar hukum,” katanya.

Hingga kini Kejati Jatim sendiri belum menemukan adanya tindakan yang mengarah ke penyelewengan bantuan Kelud. ” Tetapi kita akan tetap memantau sampai semuanya selesai,” ujarnya. (wh)