Kejari Surabaya Gandeng 3 Cabang BPJS Ketenagakerjaan

 

bpjs-surabaya

Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya melakukan kerjasama dengan tiga cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Surabaya. Hal ini terkait rencana sosialisasi kewajiban pemberi kerja atau pengusaha dalam mendaftarkan BPJS untuk tenaga kerjanya.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasidatun) Kejari Surabaya Agus Chandra mengatakan, pihaknya mengundang para Kepala Bidang (Kabid) di SKPD di Pemkot Surabaya yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan terkait sanksi-sanksi bagi perusahaan yang melanggar prosedur BPJS bagi karyawannya.

“Kami samakan persepsi dengan memanggil beberapa kabid dari beberapa dinas Pemkot Surabaya,” kata Agus Chandra, Senin (29/9/2014).

Kabid yang diundang adalah dari Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Tujuan sosialisasi yang digelar Rabu-Kamis (3-4/8/2014) mendatang adalah untuk menjelaskan sanksi-sanksi bagi perusahaan-perusahaan dibawah naungan Dinas Pemkot Surabaya yang tidak mendaftarkan karyawannya ke BPJS.

Bentuk sanksinya adalah sanksi teguran tertulis, denda, dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

Mengenai sanksi pelayanan publik, Chandra menerangkan, para perusahaan tidak mendapatkan pelayanan publik terkait perijinan usaha, ijin untuk mengikuti tender, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, ijin menyediakan jasa pekerja, dan izin mendirikan bangunan.

“Tentunya sanksi ini ada tahapannya, dan tidak serta merta langsung dikenakan. Sebab proses pertama yakni berupa teguran,” ungkapnya.

Selain sanksi administratif, Chandra menambahkan, apabila perusahaan tidak memnuhi aturan UU RI 24 Tahun 2011, maka akan diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1 miliar. (wh)