Kegemukan, Struktur Kabinet Dikaji Ulang

lan struktur kabinet

Lembaga Administrasi Negara (LAN) menilai, struktur kelembagaan pemerintah sangat gemuk baik dari sisi jumlah instansi maupun jabatan strukturalnya sehingga menyebabkan pemerintahan tidak berjalan dengan efektif dan efisien.

LAN berinisitif melakukan kajian tentang arsitektur kelembagaan pemerintah 2014-2019 dan diharapkan melahirkan gagasan segar untuk pemerintahan masa mendatang. Hal tersebut mengemuka pada saat seminar nasional Arsitektur Kabinet 2014-2019 di Jakarta, Rabu.

Menurut Kepala Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan LAN, Anwar Sanusi, pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I, jumlah kementerian, menko dan menteri negara sebanyak 34 instansi.

Sementara itu pada KIB II juga sama jumlahnya. Namun pada KIB I hanya ada tiga menteri muda/wakil menteri dan pada KIB II ada 20 menteri muda atau wakil menteri.

Jumlah kementerian di Indonesia tersebut lebih besar dibanding banyak negara lainnya seperti di China sebanyak 23 kementerian, Brazil 24 kementerian, Korea 17 kementerian, Jepang 11 kementerian, Malaysia 24 kementerian, dan Thailand 26 kementerian.

Namun Indonesia lebih sedikit dibanding India (64 anggota kabinet), Bangladesh 43 kementerian dan Srilanka 60 kementerian.(ant/bh)
——————

Penataan Kabinet Versi Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan LAN

Kementerian portofolio (Departemen):
Absolut:
1. Keuangan
2. Hukum dan Imigrasi (Kewarganegaraan)
3. Pertahanan
4. Agama (kepercayaan)
5. Luar Negeri

Skala Nasinal
6. Kesehatan dan Kesejahteran Rakyat (Sosial)
7. Pendidikan (dasar dan menengah), Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
8. Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Sumber daya alam
9. Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Pertanian (perkebunan, perikanan, peternakan)
11. Kehutanan dan Lingkungan Hidup
12. Maritim (kelautan)
13. Pertanahan

Fasilitas pelayanan umum/infrastruktur
14. Transportasi
15. Pekerjaan Umum dan Permukiman

Kementerian Non Portofolio (Menteri Negara)
16. Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
17. Hak Asasi Manusia (hak anak dan perempuan)
18. Komunikasi dan Informasi

Perekonomian
19. Industri dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM
20. Pariwisata
21. BUMN
22. Dalam Negeri (administrasi, kependudukan dan catatan sipil)

Kantor Kepresidenan
1. Setneg
2. Urusan Pembangunan Nasional: Bappenas dan Anggaran
3. Urusan yang terkait penataan birokrasi: MenPAN dan RB, LAN, dan BKN
4. Urusan Pengawasan (BPKP dan UKP4)
5. Urusan Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Wanimpres dan DPOD)

Menurut LAN, kajian soal arsitektur kabinet ini masih jauh dari sempurna dan meminta masukan dari para pihak untuk dilakukan perbaikan.