Kadin Minta Jokowi Pilih Menhub Nasionalis Sejati

 

Kadin Minta Jokowi Pilih Menhub Nasionalis Sejati

Kamar Dagang‎ dan Industri (Kadin) Indonesia meminta Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menunjuk orang berjiwa nasionalis sebagai Menteri Perhubungan (Menhub). Sebab, menurut Wakil Ketua Komite Tetap Penyedia dan Pelaku Logistik Kadin Indonesia Zaldy Ilham Masita, jika posisi Menhub diisi orang yang pro asing akan menganggu kedaulatan maritim Indonesia.

“Apalagi akan ada tol laut, bisa mengancam kedaulatan maritim dan industri maritim nasional bila menteri maritim atau perhubungan mendatang lebih condong dan pro kepada kepentingan ke asing,” kata Zaldi di Jakarta, Senin (6/10/2014).

Menurut dia, implementasi tol laut atau poros maritim harus berakar pada kekuatan nasional dan memprioritaskan industri domestik dibandingkan asing. Itu karena karena esensi dari keduanya adalah mewujudkan perekonomian maritim nasional yang berdaulat bagi masyarakat.

Dia mencontohkan saat ini dua terminal tersibuk di Tanjung Priok Jakarta dan Tanjung Perak Surabaya sudah dikelola asing. Bahkan konsesi bagi perusahaan asing tersebut diperpanjang oleh operator pelabuhan yang juga mengantongi konsesi, meskipun hak memperpanjang konsesi ada di tangan otoritas pelabuhan.

Bahkan, Terminal Peti Kemas  Kalibaru juga akan dikelola perusahaan luar negeri. “Ini situasi yang cukup memprihatinkan dan pemerintahan baru ke depan harus bisa menghentikan praktek liberalisasi seperti itu dengan cara memperkuat peran masyarakat pengusaha nasional,” tegas dia.

Di sisi lain, Zaldi menyoroti operator pelabuhan BUMN mengusulkan agar asas cabotage ditinjau ulang, padahal kebijakan ini telah susah payah diperjuangkan bangsa ini sejak dulu dalam rangka mewujudkan kedaulatan negara dan ekonomi.   “Ini salah satu contoh bagaimana opini dibangun untuk memperlemah kedaulatan negara demi kepentingan asing,” katanya.

Dia menilai, pemerintah ke depan harus cermat dalam menempatkan sosok Menhub yang benar-benar memiliki integritas yang kuat, track record yang baik dalam mendukung penguatan industri nasional dan memperkuat kedaulatan negara.‎ (lp6/ram)