Kadin Minta Jokowi Pertahankan Kementerian Kelautan

 

Kadin Minta Jokowi Pertahankan Kementerian Kelautan

Kamar Dagan dan Industri (Kadin) meminta Presiden Terpilih Jokowi mempertahakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).   Pernyatan ini  dilontarkan seiring dengan rencana peleburan KKP dengan  dengan Kementerian Pertanian menjadi Kementerian Kedaulatan Pangan.

Konon peleburan dua kementerian tersebut dimaksudkan untuk merampingkan kabinet pemerintahan yang ditaksir dapat menghemat anggaran sebesar Rp 3,8 Triliun.
Hal ini diperkirakan akan berpengaruh terhadap berbagai pihak terkait, terutama jajaran kementerian, akademisi, tak terkecuali para pelaku usaha.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengatakan, Peleburan KKP dikhawatirkan dapat menghambat pembangunan perikanan dan kelautan Indonesia yang selama ini sudah berjalan.

“Jika wacana peleburan KKP ini memang hanya didasarkan pada penghematan anggaran, seyogyanya kita lihat juga potensi ekonomi dari sektor ini yang bisa mencapai 255 triliun rupiah per tahun. Hingga saat ini, potensi sebesar itu belum kita capai karena belum diberdayakan secara optimal,” kata Yugi saat di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (24/9/2014).

Menurut Yugi, kelautan dan perikanan tidak terbatas pada aspek pangannya saja, tetapi ada aspek lainnya seperti bioteknoliginya, wisata bahari, minyak bumi, transportasi laut hingga pembangunan Sumber Daya Manusia untuk kelautan dan perikanan dan penguatan kelembagaannya.

Selama ini, kata dia, fokus program-program yang dilakukan KKP sudah cukup terarah dan targetnya terukur. “Kita khawatir aktivitas sektor Kelautan dan Perikanan yang mulai membaik justru malah nantinya tidak bergairah,” ujar Yugi.

Porsi anggaran KKP diperkirakan hanya 1/3 dari Kementerian Pertanian saat ini. Pembangunan ekonomi tampaknya masih berorientasi di darat saja. Yugi mengatakan sebenarnya masih banyak pekerjaan rumah untuk sektor ini, belum lagi jika berbicara tentang kesejahteraan nelayan kita.

Ia mengatakan dengan dileburnya KKP akan sangat berpengaruh pada produktivitas para pelaku perikanan karena arah koordinasi dan birokrasi dengan pemerintah tentunya akan berubah.

Menurut Yugi, peleburan KKP sebenarnya tidak sejalan dengan semangat yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim. Karena seharusnya pemerintah memiliki landasan yang kuat untuk mengakselerasi dan mengakomodir semua hal yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan sebagai sebagai penggerak pembangunan ekonomi nasional. (bst/ram)