Juni 2010, Realisasi Pendapatan Daerah Surabaya Capai 35 Persen

Juni 2010, Realisasi Pendapatan Daerah Surabaya Capai 35 Persen

Kresnayana Yahya, Pestamen Situmorang, Heru Budhi Kusumo, dan Harry Tatak Widyoko. foto:arya wiraraja/enciety.co

Di tengah pandemi Covid19, perekonomian Jawa Timur dapat tumbuh 3 persen. Hal ini jelas merupakan gambaran yang sangat menggembirakan. Perlu digarisbawahi, ada sekitar 70 persen perputaran uang di wilayah Jawa Timur ini ada di Kota Surabaya.

“Artinya, saat ini pemerintah tengah berupaya merumuskan kebijakan yang dapat mengerek perekonomian kita yang merosot akibat pandemi. Menunda, mengurangi, dan memanfaatkan peluang dengan pertimbangan kebijakan pemerintah menjadi satu dari banyak hal yang dapat dilakukan para pelaku usaha. Strategi bisnis selama bulan Juli hingga akhir tahun 2020,” ungkap Chairperson Enciety Business Consult Kresnayana Yahya dalam acara Perspective Dialogue Radio Suara Surabaya, Jumat (3/7/2020).

Kata Kresnayana, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal pertama 2020 beberapa negara menggambarkan secara nyata pandemi Covid19 telah mempengaruhi penurunan aktivitas ekonomi di seluruh dunia.

Di Indonesia, sambung dia, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir April 2020 telah mencapai Rp 549,51 triliun atau 31,21 persen dari target pada APBN-Perpres nomor 54 tahun 2020. Capaian pendapatan negara tersebut tumbuh 3,23 persen (yoy).

Realisasi penerimaan Pajak telah mencapai 29,7 persen terhadap APBN-Perpres 54 tahun 2020. Secara nominal, realisasinya terutama berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM).

Pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan PPN/PPnBM, yang masing-masing tumbuh 40,14 persen (yoy) dan 1,88 persen (yoy).

Heru Budhi Kusumo, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat) Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak  (DJP) Jawa Timur 1, menambahkan, hingga pertengahan Juni 2020, realisasi pendapatan daerah Kota Surabaya tahun 2020 secara total mencapai 35 persen.

“Pendapatan itu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan pusat, serta lain-lain Pendapatan yang sah seperti Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dari Pemerintah Provinsi. Tahun 2020 masing-masing target penerimaan secara total untuk pendapatan sejumlah Rp 9,83 triliun,” urai.

Untuk PAD, sambung dia, ditarget Rp 5,584 triliun. Sedangkan dana perimbangan dari pusat ditarget Rp 2,266 triliun. Kemudian untuk lain-lain pendapatan yang sah yang terbesar dari bagi hasil pajak pemerintah provinsi ditarget Rp 950 miliar.

Realisasi PAD sebesar 30 persen atau Rp 1,7 triliun. Kemudian dari dana perimbangan itu tercapai Rp 844 miliar atau 37,25 persen. Lalu dari bagi hasil pajak provinsi baru tercapai Rp 116 miliar atau 12,28 persen.

Harry Tatak Widyoko, Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi) Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak  (DJP) Jawa Timur 1, mengatakan, ada banyak kebijakan yang dirumuskan pemerintah untuk membangkitkan perekonomian Indonesia di tengah pandemi, diantaranya paket stimulus perpajakan.

“Pemerintah memperluas cakupan sektor riil yang akan mendapatkan paket stimulus perpajakan, terkait dengan dampak pandemi virus corona (Covid-19). Paket terkait sektor riil. Sektor yang mendapat stimulus perpajakan,” katanya.

Ada beberapa poin penting yang diputuskan terkait KUR, PNM, dan pegadaian, Ada 18 sektor yang terkait dengan kebijakan PPh pasal 21, 22 dan 25, sektor yang akan mendapatkan paket stimulus tersebut diperluas.

Ada pun 18 sektor yang dimaksud di antaranya, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kedua, sektor pertambangan dan penggalian. Ketiga, sektor industri pengolahan. Keempat adalah sektor pengadaan gas listrik, gas uap air panas dan air dingin. Kelima sektor pengelolaan air limbah daur ulang sampah. Keenam sektor konstruksi. Ketujuh sektor perdagangan besar eceran reparasi peralatan mobil dan sepeda motor. Kedelapan sektor pengangkutan dan pergudangan. Sembilan, sektor penyediaan akomodasi makan minum.

“Sektor yang kesepuluh adalah sektor informasi dan komunikasi. Sedangkan aktivitas keuangan dan asuransi ada di nomor ke sebelas. Lalu di nomor dua belas ada sektor real estate. Sektor ketiga belas adalah sektor servis jasa profesional ilmiah dan teknis,” ungkap dia.

Sedangkan sektor keempat belas adalah sektor aktivitas penyewaan gudang usaha, tenaga kerja, dan agen perjalanan termasuk pariwisata. Di nomor lima belas ada sektor pendidikan. Kesehatan manusia dan aktivitas sosial menjadi sektor keenam belas.

“Nomor tujuh belas ada sektor industri pariwisata, kesenian, hiburan dan rekreasi. Lalu yang terakhir ada sektor aktivitas jasa lain dan perusahaan di kawasan berikat,” ujar Harry Tatak. (wh)