Jumlah Pelaku UKM yang Bayar Pajak Meningkat

Jumlah Pelaku UKM yang Bayar Pajak Meningkat

Tatiek Arvani dan Sunarko dalam acara Perspective Dialogue Radio Suara Surabaya, Jumat (2/8/2019). Foto: arya wiraraja/enciety.co

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim I tengah fokus menggalakkan lima pilar reformasi perpajakan. Reformasi di sisi organisasi, pemberdayaan manusia, perkembangan teknologi yang berbasis data, bisnis dengan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, dan peraturan perundang-undangan.

“Terutama perkembangan teknologi yang berbasis data. Hari ini banyak profesi baru yang belum kita catat. Contohnya YouTubers, startup dan lain sebagainya. Nah ini yang terus kita pelajari supaya kita dapat mengikuti perkembangan baru saat ini,” kata Kepala KPP Pratama Surabaya Wonocolo Sunarko dalam acara Perspective Dialogue Radio Suara Surabaya, Jumat (2/8/2019).

Sunarko lalu mengatakan, jika pihaknya kini juga menyoroti pajak yang ditanggung pelaku usaha kecil menengah yang mulai tahun lalu telah turun menjadi 0,5 persen pertahun. Menurut dia, di tahun 2019, jumlah pelapor pajak yang berasal dari pelaku usaha kecil nilainya meningkat. Hanya saja, untuk masalah jumlah perolehannya menurun.

“Terkait hal ini, yang disasar oleh DJP Jatim 1 bukan terkait jumlah perolehannya. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan bersama-sama membangun negara ini yang menjadi fokus kami,” tandasnya.

Terkait pajak badan usaha, saat ini sedang memasuki proses pembahasan di level Pemerintah Pusat. “Dari yang semula 25 persen, kini sedang dibahas dan kira-kira akan diturunkan menjadi 25 persen,” papar ulas Sunarko.

Dia juga menyinggung terkait pajak e-commerce. Beberapa waktu lalu, disinggung dan sempat viral di masyarakat jika ada pajak baru bagi e-commerce. Sebenarnya pajaknya tetap, hanya caranya saja yang baru.

“Intinya, sebenarnya kita hanya memudahkan mereka para e-commerce ini melaporkan pajaknya. Jika tidak punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), cukup dengan menyerahkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kita akan uruskan supaya prosesnya lebih singkat,” tegas Sunarko.

Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan & Pengolahan Dokumen Kanwil DJP Jatim 1 Tatiek Arvani, mengatakan, demi meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya para pelaku usaha kecil menengah dalam membayar pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah membuat perjanjian kerjasama antara kementrian keuangan dengan 5 Bank dan BUMN. Di antaranya BNI, Bank Mandiri, BTN, BRI dan Telkom Indonesia. Kelima Bank dan BUMN ini punya UKM-UKM binaan.

“Contohnya, DJP Jatim 1 ini kami bekerjasama dengan Bank Mandiri untuk membantu pelaku usaha kecil menengah (UKM) sadar akan membayar pajak dan membantu para UKM dalam melakukan pembukuan sederhana yang berguna untuk mengembangkan usahanya. Dalah hal ini, kami telah lakukan selama tujuh tahun belakangan. Mudah-mudahan, ilmu yang kita ajarkan bermanfaat,” pungkasnya. (wh)